Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Juli 18, 2019
Halaman Home » Megapolitan » Tak Setor Jamsostek, Praktisi Hukum: PT. PBS Bisa Dipidana
  • Follow Us!

Tak Setor Jamsostek, Praktisi Hukum: PT. PBS Bisa Dipidana 

BERITA JAKARTAJika pihak perusahaan telah memotong upah pekerja sebagai iuran program Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau disingkat Jamsostek yang sekarang BPJS, tapi tidak menyetorkannya maka pihak perusahaan dapat dikenakan pasal penggelapan dalam hubungan kerja yang diatur pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal itu ditegaskan Praktisi Hukum, Rozzy Fardian kepada Beritaekspres.com, Jumat (29/3/2019).

“Dalam pasal itu sudah jelas, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun,” terang Rozzy.

Menurut Rozzy, mengenai jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Berdasarkan UU BPJS ini, dibentuk 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

“Jadi PP 84 tahun 2013 menyebutkan antara lain bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit Rp1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Terlebih lagi, sudah ratusan. Jadi itu kewajiban perusahaan,” jelasnya.

Apalagi sambung Rozzy, pihak PT. Puku Benang Sari (PBS) yang berlokasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) sudah melakukan pemotongan gaji terhadap karyawan untuk iuran Jaminan Sosial namun tidak disetorkan bisa berujung pidana. Berbeda dengan kalau pihak perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jaminan Sosial yang hanya berupa saksi administratif.

“Kalau hanya persoalan belum mengikut sertakan para karyawannya sebagai peserta Jaminan Soial paling sanksi administratif. Tapi kalau gaji karyawan sudah dipotong untuk iuran namun tidak disampaikan masuknya pidana penggelapan sesuai Pasal 374 KUHP. Silahkan laporkan,” pungkas Rozzy.

Diberitakan sebelumnya, pihak Perusahaan garmen PT. Puku Benang Sari (PBS) yang berlokasi di Blok D-2 Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cilincing, Cakung, Jakarta Utara, sudah 2 tahun tidak menyetorkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) meski setiap bulannya terdapat pemotongan gaji untuk Jamsotek dari perusahaan.

Kepada Beritaekspres.com, salah seorang karyawan PT. PBS mengungkapkan, hal itu baru diketahui dari para mantan karyawan yang sudah mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ingin mencairkan uang Jamsosteknya yang ternyata sudah 2 tahun terakhir tidak pernah dibayarkan pihak perusahaan. “Kalo sampai sekarang ya 2 sudah tahun lebih ngak disetorkan perusahaan. Terakhir kita gajian juga masih ada pemotongan uang untuk Jamsostek,” katanya.

Persoalan itu sambungnya, sudah berkali-kali dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta. Namun hingga kini, pihak perusahaan belum menepati janjinya yang ingin menyetorkan tunggakannya ke Jamsostek. “Udah sering diadukan ke Disnaker. Bahkan kayanya pihak perusahaan sudah pernah dipanggil, tapi faktanya sampai sekarang belum juga disetorkan,” tandas salah satu karyawan PT. PBS. (Indra)

Comments

comments