Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Maret 24, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » Sidang Meikarta, Kabid Bappeda: Rp20 Miliar Untuk 438 Hektar
  • Follow Us!

Sidang Meikarta, Kabid Bappeda: Rp20 Miliar Untuk 438 Hektar 

BERITA BANDUNG – Sidang suap perizinan mega proyek Meikarta masih terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, dengan menghadirkan saksi Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Yusup E Taufik, Rabu (13/3/2019).

Dalam keterangannya, Yusup mengungkapkan, pihak PT. Lippo Cikarang menjanjikan uang sebesar Rp20 miliar sebelum proses perizinan proyek Meikarta dilakukan. Namun janji itu, terealisasi hanya sebesar Rp10,5 miliar yang diberikan kepada mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NHY).

“Waktu itu, saya di telepon beliau mengatakan, Pak Taufik tahu Meikarta, saya bilang tidak tahu. Lalu beliau sampaikan, saya dihubungi Bapak Gubernur ada Meikarta di Bekasi. Saya sampaikan akan cari tahu info itu,” kata Taufik dipersidangan.

Dari informasi itu, Yusup, lantas menelusuri tentang Meikarta melalui internet. Dia akhirnya mengetahui bahwa proyek Meikarta digagas PT. Lippo Cikarang. Taufik pun, menghubungi kenalannya di Lippo Cikarang yaitu Satriadi. Saat menanyakan, kata Taufik, Satriadi membenarkan bahwa ada proyek pembangunan Meikarta.

Satu minggu kemudian, Yusup bertemu dengan Satriadi yang saat itu bersama dengan, Edi Dwi Soesianto (Edi Soes) Kepala Divisi Land Acquisition and Permit PT. Lippo Cikarang. Pertemuan yang berlangsung di Masjid Cibiru itu membahas seputar perizinan proyek Meikarta dengan luas total 438 hektar.

“Saya, Edi Soes dan Satriadi ngobrol. Satriadi menyampaikan akan membangun Apartemen. Saya tanya berapa luasnya dijawab 438 hektar, saya bilang besar banget. Terus Satriadi menyampaikan kira-kira bagaimana prosesnya,” ungkap Yusup.

Saya bilang sambung Yusup, ajukan saja. Lalu Satriadi menanyakan berapa biayanya. Saya bilang nggak tahu. Lalu Satriadi menyampaikan bagaimana kalau Rp20 miliar. Saya bilang nanti disampaikan,” kata Yusup lagi.

Setelah pertemuan itu, Yusup langsung menghadap ke Bupati Neneng Hassanah Yasin (NHY) untuk melaporkan hasil pertemuannya dengan Edi dan Satriadi termasuk soal biaya Rp20 miliar untuk pengurusan izin Meikarta.

“Waktu itu, bu Bupati nggak sampaikan apa-apa. Cuma bilang ya udah diproses saja,” kata Yusup menirukan jawaban Bupati yang kini sudah mengundurkan diri pasca penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Meikarta.

Lalu, Jaksa KPK, menanyakan perihal uang sebesar Rp20 miliar yang ditawarkan Satriadi. “Ada Rp20 miliar untuk perizinan, bagaimana pembicaraannya, apakah seluruh perizinan atau IPPT (Izin Peruntukan Penggunan Tanah) saja,” tanya jaksa KPK, I Wayan Riana. “Seluruhnya,” jawab Taufik.

Proses perizinan mulai dilakukan. Satriadi, lantas membuat konsep IPPT yang diajukan ke Dinas DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Bekasi. Yusup menyatakan, bahwa dalam proses IPPT, Edi Soes dan Satriadi pernah menghadap langsung Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

“Apa yang disampaikan saat pertemuan itu?,” tanya Jaksa, terkait perizinan IPPT. “Mohon dibantu aja,” ungkap Taufik lagi.

Yusup mengaku, tidak tahu bagaimana proses IPPT itu dilakukan oleh Edi Soes dan Satriadi. Taufik, tiba-tiba dihubungi Bupati Neneng yang menyampaikan bahwa IPPT tersebut telah ditandatangani. “Setelah itu Bupati minta tolong ditanyakan tindak lanjutnya,” jelas Taufik.

Menurut Taufik, IPPT yang diajukan tersebut seluas 143 hektar. Namun setelah ditandatangani, luasan yang disetujui hanya 84,6 hektar. Saat itu, uang Rp20 miliar tidak terealisasi. Bupati Neneng hanya mendapatkan Rp10,5 miliar yang diberikan secara bertahap. Jaksa lantas, membacakan 6 tahapan pemberian termasuk Rp500 juta untuk Yusu E Taufik. (Mul)

Comments

comments