Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Oktober 14, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » Kuasa Hukum Polisikan Aksi Pencemaran Nama Baik Walikota Bekasi
  • Follow Us!

Kuasa Hukum Polisikan Aksi Pencemaran Nama Baik Walikota Bekasi 

BERITA BEKASI – Kuasa Hukum Walikota Bekasi, Naupal Al Rasyid akhirnya melaporkan kasus pencemaran nama baik atau fitnah terhadap Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi ke Polda Metro Jaya (PMJ) berdasarkan lapran polisi bernomor: LP/1265/III/2019/PMJ/Dit. Reskrimum, Jumat (1/3/2019) kemarin.

Kepada Beritaekspres.com, Naupal menegaskan aksi beberapa orang yang mengatasnamakan “Pejuang Rakyat” di depan Istana Merdeka pada 25 Februari 2019 lalu dinilai sudah melakukan pencemaran nama baik atau fitnah terhadap kliennya Rahmat Effendi terkait dugaan ijazah palsu yang sudah diputuskan hukum melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Bareskrim Mabes Polri tahun 2015 silam.     

“Kalau persoalan itu aksinya kan sudah ada keterangan hukum dari Mabes Polri yang menyatakan bahwa tidak ditemukan unsur pidana maka dikeluarkan lah SP3 atau dihentikan penyidikannya. Jadi, sesuatu yang sudah diputuskan hukum ataupun penetapan maka itu sudah berkekuatan hukum dan harus dihormati,” tegasnya, Selasa (5/3/2019).

Selain ke polisi sambung Naupal, dugaan ijazah palsu itu juga pernah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu-RI) yang juga menghentikan laporan dengan alasan yang sama yakni, tidak terpenuhinya unsur pidana pemalsuan, sehingga keluarlah penetapan Pengadilan yang menyatakan nama yang ada di ijazah kliennya benar dengan identitas yang sama.

“Jadi, sesuatu yang sudah diputuskan dalam bentuk putusan hukum ataupun penetapan, maka itu sudah berkekuatan hukum. Kalau ngak percaya dengan institusi Kepolisian lalu mau percaya dengan siapa lagi, hormati hukum dan jangan rusak kepastian hukum karena itu hak semua orang untuk mendapatkan kepastian hukum di negeri ini,” jelasnya.

Kalaupun lanjut Naupal, SP3 itu dianggap tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum harus ditindaklanjuti kerana hukum, bukan dengan kerana aksi di depan Istana atau depan publik dengan membentang poster dan orasi sesuatu yang sudah diputuskan hukum karena akan masuk kerana hukum pencemaran nama baik atau fitnah karena sudah merusak harkat dan martabat seseorang.

“Kalo seperti ini, mereka sudah mencemarkan dan memfitnah sesuai unsur Pasal 311 dan 310. Karena mereka sudah nyata, menuduh kliennya (Rahmat Effendi) telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dengan cara mereka siarkan dengan aksi. Jelas sudah mencemarkan nama baik dan menista atau memfitnah kliennya,” pungkasnya. (Indra)

Comments

comments