Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Agustus 22, 2019
Halaman Home » Parlementaria » DPRD Kota Bekasi Gelar Pansus 30 Tentang RPJMD 2018-2023
  • Follow Us!

DPRD Kota Bekasi Gelar Pansus 30 Tentang RPJMD 2018-2023 

BERITA BEKASI – Ketua DPRD Kota Bekasi, H. Tumai memimpin sidang Paripurna dengan agenda pengambilan sumpah dan penandatanganan berita acara pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD 2014-2019, Senin (4/3/2019).

Dalam kesempatan itu, hadir Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, H. Edi, Heri Koswara beserta segenap para pemangku jabatan di lingkup Pemerintah Kota Bekasi.

Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Partai Hanura Mardani Suhendar menggantikan Winoto dan anggota DPRD dari Partai PAN H. Agus Rohadi menggantikan, Laode Muhammad Agus. Hadir sebanyak 31 anggota DPRD, sehingga dinilai memenuhi forum sidang Paripurna. 

Sidang paripurna dilanjutkan dengan pembentukan Pansus 30 DPRD Kota Bekasi yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dengan penjabaran visi, misi dan program sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerag dan keuangan daerah, juga program perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi dalam sambutannya mengutarakan, mengenai RPJMD harus memenuhi prinsip yang strategis, demokratis dan partisipatif, politis, perencanaan Bottom Up dan tahapan perencanaan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Rahmat memaparkan satu persatu, dimlai dari prinsip Startegis, RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan kearah mana daerah yang akan dikembangkan dan sesuai dengan program 5 tahun kedepan, langkah langkah apa yang perlu dilakukannya.

Prinsip demokratis sambung Rahmat, RPJMD juga perlu melaksanakan secara transparan, akuntabel, dan linabatkan masyarakat dan seluruh stakeholdee yang ada di setiap tahapan perencanaan.Politis, dalam hal ini RPJMD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik terutama Kepala Daerah yabg terpilih dengan DPRD.

Prinsip Perencanaan Bottom Up yang aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Terakhir, Perencanaan Tahapan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, ini adalah yang penting perlu adanya tahapan ini, karena semua kembali lagi untuk warga Kota Bekasi.

“Pajak dihasilkan oleh hasil prmbayaraan warga Kota Bekasi, semua kita layani untuk warga Kota Bekasi dan dinikmatinya, segi pembangunan, pelayanan di Pemerintah Kota Bekasi adalah semata untuk Warga Kota Bekasi,” kata Rahmat.

Selain itu, Wali Kota jelaskan mengenai alur penyusunan RPJMD yaknu alur proses teknotratis strategi, alur partisipatif dan alur proses legislasi dan politik.

“Dalam hal ini, waktu yang mendesak ini, kami berharap semoga kita semua diberika kekuatan dan kemampuan serta kearifan dalam rangka mengemban amanah yang akan dipercaya untuk dikaji, menelaah dan membahas Raperda RPJMD, sehingga memenuhi harapan dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya,” pungkas Rahmat. (Adv/Edo)

Comments

comments