Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, Desember 10, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » Jaksa KPK Bacakan Dakwaan Kasus Suap Mantan Bupati Bekasi
  • Follow Us!

Jaksa KPK Bacakan Dakwaan Kasus Suap Mantan Bupati Bekasi 

BERITA BANDUNG – Mantan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin (NHY) di dakwa bersama 4 anak buahnya yang ikut terjerat dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta senilai Rp16.182.020.000 dan SGD 270 ribu atau sekitar Rp2,7 miliar lebih dalam kurs saat ini menjadi total Rp18 miliar lebih.

“Para terdakwa memberikan kemudahan dalam pengurusan IMB kepada PT. Lippo Cikarang melalui PT. Mahkota Sentosa Utama,” kata Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan dakwaan di persidangan Tipikor Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (27/2/2019).

Ke-4 anak buahnya itu yakni, Jamalludin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Sahat Maju Banjarnahor (SMN) selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan Neneng Rahmi Nurlaili Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Dikatakan Jaksa KPK, masing-masing diantara mereka menerima suap dari pihak Lippo Group untuk kepentingan berbeda, tapi pada umumnya terkait perizinan mega proyek Meikarta yang berlokasi di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan besaran yang diterima pun juga berbeda-beda.

“Pemberian suap tersebut berujuan supaya terdakwa Neneng Hassanah Yasin menandatangani Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) pembangunan Proyek Meikarta sebagai salah satu syarat untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanpa melalui prosedur yang berlaku,” ungkap Jaksa.

Neneng Hasanah Yasin bersama ke-4 anak buahnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf  b dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Mul)

Comments

comments