Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, April 25, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Soal Perumahan Hadez, Pemkot Bekasi: Daftar OSS Itu, Bukan Berarti Punya Izin
  • Follow Us!

Soal Perumahan Hadez, Pemkot Bekasi: Daftar OSS Itu, Bukan Berarti Punya Izin 

“Baru Mengajukan Permohonan ke OSS Itu, Bukan Berarti Pihak Pengembang Sudah Kantongi Izin Resmi Karena Pemerintah Daerah Masih Bisa Menolak Jika Belum Sesuai Ketentuan”

BERITA BEKASI – Setelah sempat dua kali disegel Pemerintah Kota Bekasi Perumahan “Green Lake Jatiasih Central City” milik PT. Hadez Graha Utama (Hadez Group) yang berlokasi di Jalan Cikunir Raya RT01 dan RT02/RW13, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, baru mengajukan permohonan izin lokasi ke lembaga pengelola dan penyelenggara pelayanan perizinan berusahan terintegrasi secara elektronik, Online Singgle Submission (OSS).

Tanda bukti daftar izin lokasi secara elektronik (OSS) itu dikeluarkan pada 11 Februari 2019 atas nama PT. Hadez Graha Utama (HGU) dengan nomor: 9120400271611. Lokasi yang dimohon, beralamat Jalan Cikunir Raya RT01 dan 02/RW13, Kelurahan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, seluas 1,6 hektar dengan rencana kegiatannya untuk Real Estate.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Lintong Dianto Putra menegaskan, PP 24 Tahun 2018 tentang OSS (Percepatan berusaha) setiap orang atau masyarakat dapat mendaftar secara langsung ke OSS dan dapat langsung menerima “tanda daftar” seperti dokumen yang dimaksud.

“Jadi itu, bukan izin, karena belum berlaku efektif,” kata Lintong kepada Beritaekspres.com, Selasa (12/2/2019).

Ditegaskan Lintong, sepanjang pihak pengembang belum memenuhi komitmen atau persyaratan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini, Pemerintah Kota Bekasi, berhak menolak apabila tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah.

“Jadi, kesimpulanya PT. Handez belum memiliki izin karena baru sebatas mendaftar ke lembaga OSS yang belum berlaku efektif,” jelasnya.

Ditambahkan Lintong, penyelenggara pelayanan perizinan berusahan terintegrasi secara elektronik Online Singgle Submission (OSS) yang harus dipahami oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) teknis selaku OPD yang memiliki tupoksi pengendalian dan pengawasan.

“Jangan sampai terkecoh dan harus paham betul mengenai PP 24 Tahun 2018, tentang OSS. Jadi, itu belum bisa dikatakan sudah mengantongi izin resmi,” pungkasnya. (Ndi/Ind)

Comments

comments