Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Februari 17, 2019
Halaman Home » Parlementaria » Anggota MPR Gelar Sosialisasi Empat Pilar Bersama Warga Ponorogo 
  • Follow Us!

Anggota MPR Gelar Sosialisasi Empat Pilar Bersama Warga Ponorogo  

BERITA PONOROGO – Kesadaran berbangsa dan bernegara di masyarakat harus semakin bertumbuh kuat. Salah satu caranya adalah dengan Kegiatan Sosialisasi Tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Anggota MPR RI Supriyanto, dasar Hukum Sosialisasi Empat Pilar MPR RI adalah UU Nomor 17 Tahun 2014 jo. UU Nomor 42 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 huruf c.

“Di sana sudah ter uraikan tentang dasar hukum Empat Pilar,” ujar Supriyanto dihadapan 152 orang peserta Sosialisasi Tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika di Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019) kemarin.

Menurut Supriyanto, Pancasila merupakan pilar pertama untuk kokohnya negara-bangsa Indonesia. Pemikiran dasar mengapa Pancasila berperan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sila yang terdapat dalam Pancasila yang menjadi belief system.

“Dan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun  1945 merupakan pilar kedua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tentu saja masyarakat perlu memahami makna yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut,” jelasnya. 

Masih menurut dia, tidak memahami prinsip yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 maka tidak mungkin untuk melakukan evaluasi terhadap pasal-pasal yang ada pada batang tubuh UUD yang menjadi derivatnya.

“Ada banyak bentuk negara yang ada di dunia ini. Dan para pendiri bangsa Indonesia memilih bentuk Negara Kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.

Lebih lanjut dia juga memaparkan jika para pendiri bangsa kita memilih negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia melalui berbagai pertimbangan.

Alasan utama sambungnya, para pendiri bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan adalah karena sejarah strategi pecah belah (devide et impera) yang dilakukan Belanda bisa berhasil karena Indonesia belum bersatu pada masa penjajahan.

“Terbukti, setelah negara Indonesia berbentuk negara kesatuan, taktik pecah belah tersebut dapat dipatahkan. Inilah yang menjadi dasar dalam membentuk negara kesatuan,” terangnya.

Dikatakan Supriyanto, Indonesia memiliki semboyan ‘Bhineka Tunggal Ika’ yang artinya ‘Berbeda-beda tetapi satu jua’. Semboyan ini pertamakali diungkapkan Mpu Tantular, seorang pujangga dari kerjaan Majapahit pada Pemerintahan Raja Hayamwuruk sekitar tahun 1350 – 1389.

“Sesanti atau semboyan itu dituangkan dalam karyanya Kakawin Sutasoma yang berbunyi ‘Bhinna Ika Tungga Ika, tan hana dharma mangrwa’ yang berarti ‘Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua’,” tandasnya.

Pada masa itu lanjutnya, Pemerintahan kerajaan Majapahit menjadikan sesanti tersebut menjadi prinsip hidup mereka. “Hal ini untuk mengantisipasi perpecahan di masyarakat mereka yang memang terdapat keanekaragaman agama. Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian,” ungkapnya.

Dengan semakin kuatnya kesadaran berbangsa dan bernegara, menurut pria yang juga politisi Partai Gerindra ini, maka secara bersama-sama kita semua akan juga semakin memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan tujuan didirikannya pemerintah negara Indonesia.

“Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” pungkasnya. (Muh Nurcholis)

Biro Ponorogo

Comments

comments