Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, September 20, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » Selain Terima Suap, NHY dan Ajudan Jadi Calo Izin Meikarta
  • Follow Us!

Selain Terima Suap, NHY dan Ajudan Jadi Calo Izin Meikarta 

BERITA BANDUNG – Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin (NHY) membagi-bagikan uang senilai ratusan juta untuk para stafnya di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, setelah menerima uang sebesar Rp10 miliar dari Edy Dwi Soesianto dan Bartholomeus Toto dari Meikarta terkait terbitnya surat Izin Peruntukan dan Pengolahan Tanah (IPPT). Delapan saksi dihadirkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/1/2019) kemarin.

Ke-delapan saksi yang dihadirkan itu, ‎Dewi Tisnawati Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Sukmawati ‎Karna Hadiyat Kabid Perizinan DPMPTSP Pemkab Bekasi, Muhamad Kasimin‎ Staf Penerbitan DPMPTSP Pemkab, Carwinda PNS dan Deni Mulyadi PNS Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi‎.

Selain itu, Ujang Tatang Staf Bidang Tata Ruang Pembangunan DPMPTSP‎, Luki Widayaning ‎Staf Pengelola Dokumen Perizinan DPMPTSP dan Suhub Mantan Kepala Dinas Perhubungan yang sekarang menjabat Asisten 3 Bidang Umum Setda Pemerintah Kabupaten Bekasi‎.

Carwinda dan Deni Mulyadi bersaksi untuk terdakwa Billy Sindoro, Henry Jasmen, Fitradjadja Purnama dan Taryudi. Carwinda mengaku menerima uang Rp100 juta.

“Saat itu di bulan puasa ada telepon dari ajudan katanya ini ada titipan dari Bupati karena baru keluar IPPT, iya dapat Rp100 juta,” ujar Carwinda.

Hanya saja, Carwinda tidak mengetahui dari mana uang itu berasal. Hanya saja, ia mengaku uang itu sebagai Uang Tunjangan Hari Raya (THR).

“Saya pribadi kan enggak pernah tahu Bupati menerima uang dari Meikarta ketika ketitipan itu. Saya tahunya ketika penyidik bilang bahwa itu uang dari Meikarta,” ungkap dia.

Deni Mulyadi turut menerima uang Rp100 juta dari ajudan Neneng Hasanah Yasin. Ia mengaku dihubungi Heri Gunawan bahwa ada titipan THR dari Bupati.

“Saya dikasih tahu ada titipan THR dari Bupati nyampe Rp150 juta. Dibagi dua, Rp 50 juta Heru. Saya enggak tahu dari Meikarta, dikirain dari Bupati. Baru tahu setelahnya dari staf saya yang dikasih tahu oleh Bupati,” kata Deni.

Deni mengaku sempat diinta bantuan Neneng untuk mengurus IPPT pada 2017. ‎Saat itu, ajudan Neneng memintanya untuk menyerahkan berkas IPPT ke Dinas DPMPTSP.

Menurutnya, itu menyalahi aturan karena permohonan IPPT harusnya lewat loket DPMPTSP. “Memang tidak sesuai prosedur karena harusnya lewat depan. Tapi ini perintah Bupati,” ujarnya.

Adapun pada sidang 14 Januari 2019, Neneng Hasanah mengaku menerima uang Rp10 miliar itu dari Ey Taufik yang diserahkan dari Edy Dwi Soesianto. Uang Rp10 miliar itu ia bagikan ke Carwinda Rp 100 juta, Deni Mulyadi Rp100 juta, EY Taufik Rp100 juta dan Neneng Rahmi Rp200 juta. (Mul)

Biro Kabupaten Bekasi

Comments

comments