Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, September 20, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » Dalih Tertibkan Bangli, Oknum Satpol PP Kota Bekasi Pungli Pemilik Ruko
  • Follow Us!

Dalih Tertibkan Bangli, Oknum Satpol PP Kota Bekasi Pungli Pemilik Ruko 

BERITA BEKASI – Warga sekaligus pemilik bangunan Ruko Mitra Bekasi, Pasar Sanggrek, Pasar Baru, yang berlokasi di RT002/RW001, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sukamto, menyayangkan ketidaktegasan Aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, dalam menegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2011, tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan (K-3). 

“Sebelumnya, bangunan Lapak Pedagang Kaki Lima atau PKL itu sudah dibongkar petugas Satpol PP Kota Bekasi, tapi sekarang faktanya bangunan tersebut sudah bebas berdiri lagi,” kata Sukamto kepada Beritaekspres.com, Kamis (24/1/2019).

Selain melanggar Peraturan Daerah sambung Sukamto, keberadaan bangunan liar (bangli) itu juga melanggar Keputusan Walikota (Perwal) Bekasi Nomor: 640/kep.330-Distako/VII/2012, tentang pembongkaran bangunan liar yang melanggar perizinan di Kota Bekasi.

“Sempat ada pembongkaran bangunan WC Umum  atau MCK dilingkungan Ruko Mitra Blok F dan G, tepatnya pada 15 November 2017, tapi sekarang justru dibangun lapak-lapak kios yang disewa-sewakan oknum yang ada di Pasar Baru,” ungkapnya.

Sukamto pun mengungkapkan, dirinya sempat dimintai uang oleh (AB) oknum Satpol PP Kecamatan Bekasi Timur, guna membantu biaya operasional pembongkaran bangunan liar di Pasar Sanggrek dan Ruko Mutiara Pasar Baru.

“Dari total semuanya Rp10 juta pada tanggal 20 September 2018, (AB) minta bertahap, pertama Rp5 juta, kedua Rp5 juta. Janjinya akan diselesaikan sampai rapi, tapi mana sampai sekarang tidak ada kelanjutan janjinya,” kata Kamto.

Ironisnya, lanjut Kamto, saat dirinya ingin memasang kanopi atas pada bangunan Ruko miliknya justru dilarang oknum yang mengkordinir para PKL karena dianggap akan mengganggu aktifitas para pedagang yang ada diarea Ruko tersebut.

“Tragiskan, saya cuma mau pasang kanopi di Ruko saya sendiri kok dilarang. Padahal kan, kalau hujan ngak kehujanan panas ngak kepanasan, tapi kenapa dilarang. Sakitnya itu, saya sudah pesan dan tinggal masang ngak boleh,” keluhnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi, Cecep Suherlan mengaku, baru mengetahui jika ada anggotanya yang meminta biaya oeperasional pembongkaran bangunan liar tersebut.

Cecep meminta, agar pihak yang memberikan itu mendatangi oknum Satpol tersebut untuk dimintai pertanggung jawabannya. “Waduh, saya justru malah baru tahu, coba datangin tanyakan langsung saja kepada yang bersangkutan,” pungkas Cecep. (Ndi)

Comments

comments