Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, Agustus 20, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » LSM JEKO: Sebaiknya Kejagung Evaluasi Kinerja Kejari Cikarang
  • Follow Us!

LSM JEKO: Sebaiknya Kejagung Evaluasi Kinerja Kejari Cikarang 

BERITA BEKASI – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) sebaiknya mengevaluasi kinerja Aparatur Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang Kabupaten Bekasi karena dibawah pengawasannya dalam melakukan penegakkan hukum terutama dalam pemberantasan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara.

Hal itu ditegaskan Ketua LSM Jendela Informasi (JEKO) Kabupaten Bekasi, Indra Pardede, menyikapi sekian banyaknya laporan dugaan korupsi dari masyarakat yang masuk namun tidak mendapatkan respon yang baik bahkan terkesan diabaikan, sehingga masyarakat menilai semangat pemberantasan korupsi Kejari Cikarang patut dipertanyakan.

“Kita teriak-teriak di media tentang kinerja Kejari Cikarang juga Kejati Jabar tidak merespon. Mana komitmen Kejagung dalam membantu pemberantasan korupsi yang terjadi diwilayah. Jangan hanya berjalan di Kejagung aja, tapi wilayah juga dipantau,” terangnya kepada Beritaekspres.com, Selasa (18/12/2018).

Dikatakan Indra, Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi di Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu terkait kasus Meikarta sudah cukup membuktikan kinerja Kejari Cikarang dan Kejati Jabar dalam melakukan pengawasan dan penegakkan hukum di Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat secara keseluruhan.

“KPK itu ngak punya cabang atau perwakilan di daerah, tapi kinerja dan semangat pemberantasan korupsinya luar biasa patut kita apresiasi. Dalam kasus Meikarta itu Kejari dan Kejati yang berada diwilayah ngak tahu apa pura-pura ngak tahu apa kerna sudah membangun hubungan baik, sehingga tumpul dalam pungsinya,” sindir Indra.

Dilanjutkan Indra, sebaiknya bagian Pidana Khusus (Pidsus) yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ditingkat Kejaksaan dihapus, karena percuma tidak ada kinerjanya cukup Kejaksaan menjalankan Tindak Pidana Umum (Pidum) yang berkaitan dengan tindakkan kriminal atau kejahatan umum bukan korupsi agar dapat meringankan beban anggaran Negara.

“Percuma ada bagian Pidsus kerjanya juga ngak ada hanya menjalin hubungan baik dan bermitra jadi untuk apa Negara menanggung bubarkan aja Pidsus cukup Pidum aja kan lumayan ngurangi beban anggaran yang notabene dari uang masyarakat sementara laporan masyarakat diabaikan,” ungkapnya.

Masih kata Indra, ditahun 2018 banyak laporan dugaan korupsi dari LSM JEKO masuk ke Kejari Cikarang namun sampai akhir tahun mau menjelang 2019 tidak satupun ada laporan yang direspon pihak Kejari Cikarang sehingga wajar jika masyarakat berprasangka buruk atas kinerja Kejari Cikarang maupun Kejati Jabar dalam semangat pemberantasan korupsi yang terjadi diwilayah.

“Jadi jangan marah atau tersinggung kalau ada tudingan sudah setali tiga uang yang artinya sesuatu yang tidak ada bedanya alias sama saja. Atau bahasa yang lebih kasar yang tidak santun Kejari Cikarang ‘Mandul’ dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (Mul)

 

 

Biro Kabupaten Bekasi

Comments

comments