Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Desember 19, 2018
Halaman Home » Bekasi Kota » Direkomendasi Sanksi Ombudsman Nekat Nyalon Sekda dan Eselon II
  • Follow Us!

Direkomendasi Sanksi Ombudsman Nekat Nyalon Sekda dan Eselon II 

BERITA BEKASI – Pendaftaran calon Sekretaris Daerah (Sekda) dan 6 jabatan Eselon II dilingkunagnan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, resmi ditutup Senin, 3 Desember 2018lalu. Open Biding Jabatan Pratama Tinggi (JPT) tersebut untuk mengisi 7 kursi pejabat yang selama ini kosong. 4 pejabat Eselon II yang mendaftar sebagai calon Sekda yakni, Dadang Ginanjar (Kadisperkimtan), Jumhana Luthfi (Kadis LH), Reni Hendrawati (Kepala BKPPD) dan Aceng Solahudin (Kadis Damkar). Ada sekitar 16 pejabat berebut 6 jabatan Kepala Dinas dan Staf Ahli. 

Kepada Beritaekspres.com, Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo menegaskan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.3 Tahun 2018, Sekda definitif harus terisi paling lama 3 bulan pasca Penjabat Sekda Widodo Indrijantoro dilantik. Hal tersebut sesuai amanat Pasal 5 ayat 3.

Diterangkan Didit, dalam open biding atau assessment calon Sekda, sesuai peraturan yang ada harus memenuhi syarat yakni, pejabat tinggi Pratama Eselon II B, pangkat terendah pembina utama muda golongan IV C, pernah menduduki jabatan minimal dua kali di Dinas atau Badan, mengantongi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan usia maksimal 56 pada saat SK penetapan (Pasal 107 PP No. 11 tahun 2017)

Terkait sanksi dari Ombudsman RI kata Didit, yang hingga kini juga belum dieksekusi akan menjadi catatan Komisi ASN bagi pejabat yang sudah direkomendasikan Ombudsman. “Ini terkait tata kelola Pemerintahan yang sudah ada aturan baku, jadi perlu pertimbangan bagi pejabat Eselon II yang masuk daftar rekomendasi Ombudsmen,” tegas Didit.

Diketahui beberapa orang pelamar calon Sekda dan Eselon II direkomendasikan kena sanksi oleh Ombudsman RI. Pejabat atau seseorang yang akan  mendapat sanksi administrasi selama 2 tahun tidak diperkenankan mendapatkan promosi, penundaan golongan, kepangkatan.

“Hal tersebut dijelaskan UU No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman Pasal 39, diatur pula UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Didit, Jumat (7/12/2018).

Terkait sanksi administrasi lanjut Didit, juga diatur secara khusus dalam PP No.12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggara Pemerintah Daerah. Termasuk bagi Kepala Daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI. 

“Hal tersebut jelas termuat dalam Pasal 351 ayat 4 dan 5 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jadi Pansel Open Biding sebaiknya berkonsultasi aktif dengan Komisi ASN dan Ombudsman RI agar tidak terjadi pelanggaran,” saran Didit. 

Ditambah Didit, diperlukan sosok Sekda yang bisa mengikuti ritme kerja Walikota Bekasi yang harus siap 24 jam, loyal, pekerja keras, visioner dan mampu menterjemahkan semua kebijakan dan program visi-misi Kota Bekasi Cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan Ihsan. “Itu yang paling penting mampu mengimbangi ritme dan pola kerja Walikota,” pungkasnya. (Indra)

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments