Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Agustus 21, 2019
Halaman Home » Berita Lain » Sebagai Lembaga Pengawas Hakim, KY Harus Diperkuat Wewenangnya
  • Follow Us!

Sebagai Lembaga Pengawas Hakim, KY Harus Diperkuat Wewenangnya 

BERITA SEMARANG – Dunia penegakan hukum kembali tercoreng, pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan dua orang hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penangkapan ini membuka kotak pandora atas pengawasan dan pembinaan hakim pada semua tingkatan.

Sejatinya terdapat dua pengawasan hakim, baik pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI (Bawas MA) dan pengawas eksternal, yakni oleh Komisi Yudisial (KY) RI. Namun sebagaimana masyarakat melihat selama ini hasil pengawasan dari Komisi Yudisial yang diberikan sering diabaikan oleh Mahkamah Agung.

Menurut Koordinator Aliansi Peduli Peradilan Indonesia (APPI), Eko Yusuf mengatakan, jika melihat fenomena penangkapan terhadap aparatur penegak hukum seperti halnya OTT atas hakim di PN Jaksel, ada permasalahan serius dalam pengawasan hakim.

“Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim harus diperkuat wewenangnya, karena selama beberapa tahun terakhir ini ternyata lembaga KY semakin dikerdilkan wewenangnya dalam pengawasan hakim. Oleh karena itu rakyat Indonesia harus sadar bahwa lembaga hasil reformasi yang digadang-gadang dapat memperbaiki peradilan di Indonesia seperti halnya KY dan KPK harus dikawal dan diperkuat,” ungkapnya di Semarang, Jumat (30/11/2018).

Sementara Direktur Institut Penegak Kostitusi (IPK) Jawa Tengah, Lawu Mijil Kusuma menambahkan, adanya OTT hakim oleh KPK membuka mata kita semua bahwa harus ada reformasi Mahkamah Agung. Karena hakim adalah representasi wakil Tuhan yang mengadili dan memutus perkara apabila hakim sudah menerima suap maka keadilan akan hilang, dan tentunya Mahkamah Agung akan runtuh kredibilitasnya.

Menurutnya, DPR sebagai pembentuk undang-undang agar segera melakukan upaya penyelamatan sistemik untuk memperkuat peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim. “RUU jabatan hakim yang sedang dibahas dapat segera dirampungkan dan pemerintah dapat terus mendorong penguatan Komisi Yudisial secara kelembagaan, agar salah satu nawacita dalam penegakan hukum berjalan dengan baik dan tidak lagi ada penangkapan hakim dimasa yang akan datang,” pungkasnya. (Nining)

 

Biro Semarang

 

Comments

comments