Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Februari 17, 2020
Halaman Home » Pojok Kasus » LSM PEKA Bakal Polisikan Dugaan Ijazah Palsu Oknum Dewan Kabupaten Bekasi
  • Follow Us!

LSM PEKA Bakal Polisikan Dugaan Ijazah Palsu Oknum Dewan Kabupaten Bekasi 

BERITA BEKASI – Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur (LSM PEKA) akan segera melaporan dugaan ijazah palsu yang digunakan oknum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berinisial DT periode 2014-2019 yang saat ini kembali maju mencalonkan diri periode 2019-2024 pada 2019 mendatang.   

Kepada Beritaekspres.com, Ketua LSM PEKA, Wahyudi mengatakan, langkah ini dilakukan agar rumor adanya ijasah yang diduga palsu tersebut menjadi jelas dan tidak menimbulkan fitnah dan merugikan banyak pihak, baik kepada pihak yang bersangkutan maupun lembaga pendidikan terkait.

“Kita menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, makanya kita tidak terburu buru manjastifikasi bahwa yang bersangkutan bersalah. Kita lihat saja nanti hasil penyidikan pihak Kepolisian,” tegasnya, Senin (26/11/2018).

Apabila tidak terbukti sambung Wahyudi, maka pihak Kepolisian segera mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) agar tertuduhan tersebut dapat membersihkan nama baiknya.

Namun sebaliknya lanjut Wahyudi, bila dugaan itu benar maka pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan bunyi Pasal 69 ayat (1) UU No.20 tahun 2013 tentang sistem pendidikan nasional dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta rupiah.

“Tidak cukup hanya itu saja, kami meminta kepada penegak hukum untuk menuntut agar pelaku mengembalikan hak-hak dan atau fasilitas yang diberikan negara yang telah diterimanya selama ini, karena dengan menggunakan persyaratan yang diduga palsu maka hak apapun yang diterimanya menjadi tidak sah dan batal demi hukum,” jelasnya.

Ditambahkan Wahyudi, bukan hanya pengguna yang akan dilaporkan tapi pihak-pihak yang membantu dan mempasilitasinya juga akan dilaporkan. Karena penggunaan ijasah palsu dapat mencederai dan mencoreng pendidikan nasional dan merugikan bangsa dan negara juga berdampak secara sosial.

“Ini merupakan kejahatan yang terencana sudah sepatutnya penegak hukum menyelesaikan kasus tersebut hingga ke akar akarnya,” pungkas Wahyudi. (Mul/Indra)

Comments

comments