Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Desember 11, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Soal Jamsos Non-PNS, DPRD Berikan Apresiasi Pemkab Bekasi
  • Follow Us!

Soal Jamsos Non-PNS, DPRD Berikan Apresiasi Pemkab Bekasi 

BERITA BEKASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, berikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, berkataitan dengan program peningkatan kesejahteraan pegawai non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti, mengatakan hal itu merupakan kali pertama pegawai non PNS mendapat jaminan kecelakaan kerja dan kematian dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi.

“Ini pertama kali terjadi, di tahun 2019 nanti akan didaftarkan pada dua kepesertaan jaminan sosial, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ujar H. Jejen Sayuti kepada awak media, Rabu (14/11/2018).

Dikatakan Jejen, ada nilai manfaat dari jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada pegawai non PNS bila mereka mengalami musibah dalam menjalankan tugasnya.

Mereka tidak perlu pusing dan khawatir bila suatu saat mengalami kecelakaan kerja saat bekerja, karena sudah ada pihak yang menanggung segala kebutuhannya selama berobat.

“Mereka tentu akan nyaman dan tenang saat bekerja karena mendapat perawatan secara gratis bila mengalami musibah di jalan, baik di darat, laut atau pun udara saat bertugas,” imbuh politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar menambahkan, berdasarkan hasil penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019 yang selama sepekan ini, jumlah pendapatan Pemkab Bekasi pada 2019 ditargetkan mencapai Rp5,2 triliun. Sedangkan untuk kebutuhan belanja mencapai Rp5,8 triliun.

“Di situ ada defisit sekitar Rp600 miliar, tapi ada dana pembiayaan sebesar Rp600 miliar jadi tidak ada selisih,” kata Sunandar.

Kendati demikian, tambah Sunandar, jumlah tersebut masih dihitung secara umum. Jumlah tersebut bakal dirinci dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 yang rencananya mulai dibahas pekan depan.

“Saat ini draf KUA-PPAS disampaikan pada eksekutif untuk dimasukkan ke dalam dokumen, kemudian dikembalikan ke kami lalu dibuat panitia khusus. Jadwalnya pekan depan,” pungkas Politisi Golkar ini. (De/Mul)

Biro Kabupaten Bekasi

Comments

comments