Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, November 13, 2018
Halaman Home » Megapolitan » Media Massa dan Mahasiswa Gelar Diskusi Kemerdekaan Dewan Pers
  • Follow Us!

Media Massa dan Mahasiswa Gelar Diskusi Kemerdekaan Dewan Pers 

BERITA JAKARTA – Mahasiswa dari beberapa Universitas dan beberapa Media Massa menggelar diskusi di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat. Topik pembahasan kali ini, tentang kebebasan pers dari masa ke masa.

Pers di era Megawati merasa selalu ditekan, di era SBY insan pers mengalami masa masa “happy”. Sedangkan di era Jokowi insan pers merasa terkena terpaan ombak.

Dikatakan demikian karena kemerdekaan pers mengalamki fluktuasi di setiap rezim pasca reformasi, di era Megawati pers Indonesia mengalami tekanan yang tidak sedikit.

Pemimpin Redaksi (Pimred) Rakyat Merdeka, Ricky Handayani mengatakan, bahwa fluktuasi independensi pers selalu beriring dengan rezim yang berkuasa.

Jika membandingkan sambungnya, kemerdekaan pers pasca reformasi hingga era Jokowi ini, hanya di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Pers Indonesia mengalami kemerdekaan yang cukup aman.

Sementara, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta mengatakan, pada era SBY, Pemerintah jarang melakukan tekanan terhadap pers.

Buktinya, aksi unjuk rasa yang pernah terjadi dengan membawa hewan kerbau yang bertuliskan Si BuYa, sebagai bentuk penghinaan terhadap Presiden tidak ditanggapi dengan penekanan.

Dikatakannya, pasca reformasi paling tidak ada tiga kekuatan besar yang dapat dikategorikan sebagai lembaga superbodi, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK),  Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) dan Pers.

“Saat itu MK dan KPK masih ada yang mengawasi, ada DPR dan lembaga pengawas. Nah, pers, sama sekali tidak ada yang mengawasi,” tambah Ricky.

Meski begitu, kehadiran Dewan Pers, menurut Ricky, dapat dijadikan sebagai wadah bersosialisasi dan juga wadah evaluasi diri bagi pers itu sendiri.

Banyak keresahan lembaga serta masyarakat yang menyebut adanya media abal – abal versus media mainstream. Nah dewan pers, bolehlah kita anggap sebagai bapak kita (pers) yang saling mengingatkan.

Diberitahukan kepada Beritaekspres.com, bahwa Dewan Pers itu bukanlah pengawas, pers memang tak mau ada yang mengawasi. Lebih setuju, kalau Dewan Pers menjalankan fungsi penegakkan etika pers, serta juga melakukan pembenahan kualifikasi wartawan dan pers Indonesia.

Sehingga lanjutnya, istilah pers dan media abal-abal pun tak perlu ada jika pers itu sendiri memenuhi persyaratan pers yang semestinya.

“Dewan Pers harus membentuk sertifikasi, untuk membuat aturan etika pers yang merdeka. Supaya tidak ada pers abal-abal,” tandasnya.

Ditambahkan, Kaka Suminta, jika ada pers yang berpihak kepada Parpol dan atau secara politik mendukung politisi tertentu, maka dia sudah tidak bisa disebut pers lagi, karena tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pers lagi, tetapi sudah sebagai partisipan politik tertentu.

Ia pun berharap, pers Indonesia tetap teguh menjalankan tugas dan fungsinya sesuai UU Pers dan KEJ dan mampu bekerja terus menerus dan bicara serta melatih soal etika pers. “Dewan Pers wajib berbicara tentang Etika Pers dan harus diperdalam,” pungkasnya. (Steve)

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments