Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, November 13, 2018
Halaman Home » Berita Daerah » Aslog Kasdam IV Diponegoro: Mau Mengosongkan Sendiri Atau Dipaksa
  • Follow Us!

Aslog Kasdam IV Diponegoro: Mau Mengosongkan Sendiri Atau Dipaksa 

BERITA SEMARANG – Setelah mendapat surat peringatan dari Kodam IV Diponegoro untuk segera mengosongkan rumah dinas yang sudah ditempati puluhan tahun, ahli waris keluarga Alm Brigjen TNI (Purn) Mardeo melalui Tim Kuasa Hukum dari Ace Wahyudin dan Susilowati meminta Kodam IV Diponegoro menghormati proses hukum yang masih berjalan, terkait persoalan aset tanah dan bangunan yang berada di Jalan S Parman No.60 Semarang sambil menunggu hasil keputusan hukum tetap.

Menanggapi hal tersebut, Aslog Kasdam IV Diponegoro, Kolonel Czi Ir. Agus Supriyono menegaskan bahwa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan S Parman No.60, Kelurahan Lempongsari, Gajah Mungkur Semarang adalah syah milik TNI AD cq Kodam IV Diponegoro dan telah terdacatat dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dan Sistem Manajemen Akutansi Barang Milik Negara (Simak BMN) No. Reg. 3077733015. 

“Sejak 1960 tanah dan bangunan bekas Eigendom Verp No.291 An. Vereeniging Oei Tiong Ham sudah dikuasai Kodam VII Diponegoro (sekarang Kodam IV Diponegoro) dan digunakan sebagai Rumah Dinas (Rumdis) Kasdam VII Diponegoro. Hal tersebut diperkuat dengan keputusan MA RI No.5/Kr/K/1963 tanggal 1963 yang menyatakan seluruh harta benda milik Oei Tiong Ham Concern telah dirmpas untuk negara termasuk tanah dan bangunan yang belokasi di Jalan S Parman No.60 Semarang,” jelasnya, Rabu (7/11/2018). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 5 tahun 1974 tanggal 1 Maret 1974, seluruh harta benda milik Oei Tiong Ham Concern dimasukkan sebagai penyertaan modal negara kepada PT. Rajawali Nusantara Indonesia. Pada tahun 1975 Brigjen TNI Mardeo yang kala itu menjabat sebagai Kasdam VII Diponegoro menempati Rumdis tersebut dan dari sinilah permasalahan itu bermula. 

Setelah menjabat Kasdam selama satu tahun, pada 1976 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pangdam VII Diponegoro, Brigjen TNI Mardeo membeli tanah dan bangunan yang digunakan sebagai Rumdis dari PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang kemudian diperkuat dengan HGB Nomor 417 tanggal 8 Oktober 1976 An. Mardeo.

Kemudian pada tahun yang sama Brigjen TNI Mardeo mengajukan permohonan hak milik atas tanah dimaksud hingga terbit Skep Mendagri No. SK.116/HM/DA/80 tanggal 30 September 1980. Dan Brigjen TNI Mardeo mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Kantor Agraria Kodya Semarang, yang hingga saat ini tidak dikabulkan dan dijadikan ahli waris untuk mengulur-ulur waktu pengosongan.

Kolonel Czi Ir. Agus menegaskan bahwa proses sertifikat tidak akan dikabulkan, karena pada tahun 1981 Pangdam IV Diponegoro melalui suratnya B/1756/X/1981 tanggal 30 Oktober 1981 meminta Mendagri untuk meninjau dan mencabut kembali SK.116/HM/DA/80 tanggal 30 September 1980. Permintaan Pangdam IV Diponegoro pun diamini oleh Mendagri melalui Dirjen Agraria dengan mengeluarkan surat SK/116/HM/DA/80/A/24 tanggal 8 Juni 1982 yang berisi diantaranya, mencabut kembali Skep Mendagri No. SK.116/HM/DA/80 tanggal 30 September 1980.

Menegaskan bahwa tanah Hak Guna Bangunan No. 417 tanggal 8 Oktober 1976 seluas 2.865 M2  An. Mardeo adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sejak 24 September 1980 dan menginstruksikan kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Semarang untuk menghapus dari Buku Tanah Hak Guna Bangunana No. 417 dan menyatakan tidak berlaku lagi serta mencatat sebagai tanah yang dikuasai Negara.

“Dari data tersebut sudah jelas bahwa ahli waris tidak lagi memiliki kekuatan hukum apapun untuk dapat meguasai dan memiliki tanah dan bangunan tersebut. Kepada ahli waris ada dua pilihan, secara sukarela mengosongkan dan mengembalikan kepada Kodam IV Diponegoro atau dikosongkan secara paksa, sesuai dengan surat pemberitahuan yang dilayangkan beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Menurutnya, sejak peringatan pertama tahun 1982, tecatat Pangdam telah mengeluarkan surat mulai Skep/195/III/1983 tanggal 5 Maret 1983, B/134/II/1986 tanggal 22 Februari 1986, B/143/I/2014 tanggal 22 Januari 2014, B/1754/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 dan B/2466/X/2018 tanggal  8 Oktober 2018.

Sementara itu Kakumdam IV Diponegoro, Kolonel Chk Agus Hari Suyanto, sebagai kuasa hukum Kodam IV Diponegoro meminta kepada ahli waris dan kuasa hukumnya segera menyadari bahwa sesungguhnya sudah tidak ada upaya hukum lagi. Semua sudah jelas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan S. Parman No.60 Kelurahan Lempongsari Semarang secara syah milik TNI cq Kodam IV Diponegoro yang harus segera dikosongkan dan dikembalikan. (Nining)

 

Biro Semarang

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments