Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Desember 9, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Pemkot Bekasi Kembali Bahas Pemisahan Asset PDAM Tirta Bhagasasi
  • Follow Us!

Pemkot Bekasi Kembali Bahas Pemisahan Asset PDAM Tirta Bhagasasi 

BERITA BEKASIWalikota Bekasi Rahmat Effendi kembali membahas rencana pemisahan asset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat.

Pembahasan itu kembali muncul dalam perayaan HUT PDAM Tirta Bhagasasi ke-37 bersamaan dengan peresmian kantor barunya beralamat di Jalan Tegal Danas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Sabtu (29/9/2018). Turut hadir, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

Dalam kesempatan itu, Rahmat, kembali mengingatkan rencana pemisahan asset PDAM Tirta Bhagasasi, karena masuk dalam program 100 hari kerjanya usai dilantik kembali sebagai Walikota Bekasi pada 20 September 2018 bersama Wakilnya, Tri Adhianto.

Kepada Beritaekspres.com Rahmat mengatakan, sebelumnya Pemkot Bekasi bersama Pemkab Bekasi sudah menandatangani kesepakatan bersama berupa keputusan pembentukan tim alih kepemilikan pengelolaan wilayah layanan PDAM Cabang Wisma Asri dan Cabang Pembantu Harapan Baru.

“Dua wilayah pelayanan air bersih yang berlokasi di Kota Bekasi itu dikelola PDAM Tirta Bhagasasi. Nanti, setelah semua persyaratan sudah terpenuhi, termasuk perhitungan aset, Cabang Wisma Asri dan Cabang Pembantu Harapan Baru akan dikelola PDAM Tirta Patriot milik Pemkot Bekasi,” terang Rahmat, Minggu (30/9/2018).

Dikatakan Rahmat, pemisahan aset dilakukan karena saat ini BUMD masih milik bersama antara Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi. Sementara, Pemkot Bekasi sudah memiliki BUMD tersendiri dengan nama PDAM Tirta Patriot. Sedangkan aset PDAM Tirta Bhagasasi maupun pelanggan banyak yang berada di wilayah Kota Bekasi.

“Kita, Kota Bekasi sendiri sudah memiliki PDAM Tirta Patriot. Maka dari itu, pemisahan asset harus segera diselesaikan, karena masih banyak warga Kota Bekasi yang memakai PDAM milik Kabupaten Bekasi,” jelas Rahmat.

Diakui Rahmat, lamanya proses pemisahan asset itu karena ada beberapa kendala seperti persoalan pembagian asset, kordinasi yang panjang dengan institusi luar daerah dan juga harus dilakukan melalui lembaga Legislatif dua daerah, termasuk melibatkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk menentukan nilai pembagian asset.

“Karenakan tadinya gabung dan sudah berjalan cukup lama, jadi ketika mau pemisahan asset pastinya kedua belah pihak akan saling hitung yang pastinya tetap berada dalam pengawasan lembaga lain terkait rencana pemisahan asset agar tidak saling merugikan. Tujuannya semua sama untuk masyarakat,” imbuhnya.

Ditambahkan Rahmat, dirinya berharap semoga proses apa yang sudah direncanakan sebelumnya, dapat berjalan dengan lancar antara Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi, sehingga pelayanan kebutuhan air bersih kemasyarakat dapat berjalan dan ditingkatkan lagi.     

“Pemkab Bekasi sudah menyetujui namun hanya tinggal teknisnya saja, karena memisahkan itu bukan segampang membalikan telapak tangan ada beberapa prosedur yang sedang dirumuskan oleh tim. Tinggal kita doakan semoga semua berjalan lancar,” tutupnya. (Adv/Edo)

Comments

comments