Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Oktober 23, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Pemkot Bekasi Bakal Tinjau MoU Dengan Pemprov DKI Jakarta
  • Follow Us!

Pemkot Bekasi Bakal Tinjau MoU Dengan Pemprov DKI Jakarta 

BERITA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi akan mempertanyakan kelanjutan kerjasama atau Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, mengingat beberapa kali pergantian kepemimpinan. Jika tidak ada kelanjutan, Pemkot Bekasi bakal mengevaluasi semua perjanjian yang ada, termasuk TPA Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

“Ada bantuan dari DKI Jakarta untuk Kota Bekasi sebagai Kota Mitra. Sekarangkan yang memimpin pak Anies Baswedan, makanya, kita akan tanyakan lagi kelanjutannya. Jika di-era sekarang tidak ada tidak menutup kemungkinan kita bakal mengevaluasi kembali semua MoU yang ada dengan DKI,” kata Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, Rabu (26/9/2018). 

Rahmat menjelaskan, bantuan dari DKI sebagai Kota Mitra sebelum jaman Gubernur Jokowi Widodo yang kini menjabat sebagai Presiden-RI, Kota Bekasi mendapat bantuan sebesar, Rp3 miliar. Setelah Jokowi, Kota Bekasi mendapat Rp50 miliar. Barulah ada kenaikan di-era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebesar Rp90-200 miliar untuk Kota Bekasi.

“Lah, untuk sekarang kita belum tahu di-era pak Anies apakah masih ada ataukah sudah tidak ada karena beda kepemimpinan. Nanti kita akan tanyakan soal itu. Jika tidak ada lagi ya itu, kita akan evaluasi lagi semua perjanjian yang ada dengan DKI Jakarta,” ungkapnya.

Terkait Program Kartu Sehat (KS) Kota Bekasi  

Untuk program Kartu Sehat (KS) Berbasis Nomor Induk Kependudukan, Rahmat mengatakan, program KS tersebut masih terus berjalan untuk menjamin kesehatan dasar warga Kota Bekasi. Namun saat ini, kartunya habis belum ditenderkan kembali mengingat ada pergentian kepemimpinan sementara karena masuk tahun politik (Pilkada) dan transisi kepemerintahan kaitan dengan masa jabatan.

“KS masih berlanjut. Masih ada sekitar 130 ribu KK lagi. Kan yang baru tercetak 600 ribu KK semua itu ada 730 ribu KK. Jadi, kalo dicetak 130 ribu KK lagi itu artinya semua sudah punya KS sebagai jaminan kesehatan warga Kota Bekasi,” jelasnya.

Ketika ditannya soal isu defisit, Rahmat menegaskan, tidak ada defisit bicara APBD karena yang ada tidak tertagih bukan defisit yang berkaitan dengan kurang maksimalnya kinerja OPD pada 8 bulan terakhir dimasa transisi kepemerintahan karena beda pimpinan ketika itu.

“Kinerjanya kurang, sehingga PAD tidak target, sementara beban belanja besar pemasukan ngak ada artinya tidak tertagih ya tekor. Siapa ketika itu yang mimpin ya ngak perlu saya ungkapkan lagi. Sekarang saatnya kita usaha lagi doain aja,” ucapnya.

Terkait Statman Walikota Bekasi “Turbulensi”              

Terkait statman Turbulensi, Rahmat mengungkapkan, mengurangi beban belanja dan operasional guna menstabilkan kuangan daerah sementara, termasuk kita berusaha menaggih potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertunggak seperti pajak dan sebagainya bekerjasama dengan Kejaksaan dan Polres Metro Bekasi Kota.

“Ada tunggakkan pajak juga sekitar Rp570 miliar dari Rp900 miliar potensi yang hilang. Kita lagi upayakan tagih dengan bekerjasama dengan Datun Kejaksaan dan Polres Metro Bekasi Kota. Itukan kita tahunya setelah diserahkan ke Pemkot Bekasi ini akan kita usahakan,” tegasnya.

Mengurangi beban belanja kata Rahmat, termasuk dirinya yang meminta operasional Walikota Bekasi dipotong 40 persen selama 8 bulan kedepan. “Saya bilang sama Wakil saya bahwa kita pake aja mobil pribadi, bensin pribadi sementara sambil kita menstabilkan keuangan,” ungkap Rahmat.

Terakhir Rahmat berpesan, kepada para awa media harus memiliki rasa memiliki Kota Bekasi, sehingga tidak membesar-besarkan persoalan yang dapat memperburuk situasi. “Silahkan beritakan buruk jika itu memang buruk untuk mengingatkan, tapi jangan dipelintir, sehingga menambah kekacauan keadaan ditengah masyarakat,” pungkasnya. (Ndi)

Comments

comments