Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, November 13, 2018
Halaman Home » Nasional » Mendagri Ingatkan, PNS Sudah Divonis Korupsi Segera Pecat
  • Follow Us!

Mendagri Ingatkan, PNS Sudah Divonis Korupsi Segera Pecat 

BERITA JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan dan meminta agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) untuk segera diberhentikan secara tidak hormat.

Permintaan itu, disampaikan Mendagri melalui Surat Edaran (SE) bernomor: 180/6867/SJ tertanggal 10 September 2018, tentang penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.

“Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime. Dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukannya, khususnya bagi ASN untuk memberikan efek jera,” tegas Cahyo, Jumat (14/9/2018).

Untuk itu, Cahyo meminta kepada para Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia untuk segera memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi yang sudah mendapatkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” jelas Mendagri.

Tembusan Surat Edaran itu, ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ribuan PNS

Seperti diketahui, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tercatat hingga kini sebanyak 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor) yang sudah berstatus inkracht namun masih tetap aktif bekerja.

Dari jumlah itu, 1.917 merupakan PNS yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian atau Lembaga di wilayah Pusat.

Berdasarkan data BKN, DKI Jakarta merupakan pemerintah tingkat Provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu sebanyak 52 orang.

Namun untuk tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, Sumatra Utara menempati peringkat teratas dalam mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu 265 orang.

Sementara, Sumut menempati peringkat kedua untuk Pemerintah Provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht yaitu 33 orang, disusul Lampung 26 orang.

Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau menempati peringkat pertama yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu 180 orang.

Yang paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta (0), Sulawesi Barat (0), Sulawesi Tenggara (0), dan Maluku (0).

Namun untuk pemerintah Kabupaten/Kota yang paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah Bangka Belitung (0), disusul DI Yogyakarta (3), Sulawesi Barat (3) dan Sulawesi Tenggara (4). (ES)

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments