Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, November 13, 2018
Halaman Home » Pojok Kasus » Konflik Lahan Warga Dengan PT. BS di Banyuwangi Kian Memanas
  • Follow Us!

Konflik Lahan Warga Dengan PT. BS di Banyuwangi Kian Memanas 

BERITA BANYUWANGI – Konflik antara masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, dengan pihak perusahaan perkebunan PT. Bumi Sari kian memanas. Setelah sempat dilaporkan dan diperiksa, kini sejumlah warga mulai melakukan perlawanan. Mereka melaporkan balik bos perkebunan PT. Bumi Sari, Johan Soegondo ke Mapolres Banyuwangi, Jawa Timur.

Pelapor, Suwarno, Samsul Muarif dan Rohimin, merupakan orang yang sebelumnya diperiksa petugas penyidik Unit IV Tipidek Reskrim Polres Banyuwangi atas dasar laporan dugaan pelanggaran Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dilayangkan pihak PT. Bumi Sari pada 12 Juli 2018 lalu.

“PT. Bumi Sari, telah melakukan pencemaran nama baik pada kami, mengingat data materiil dan data fisik yang digunakan mereka, tidak sesuai dengan objek laporan,” kata Samsul Muarif kepada Beritaekspres.com, Jumat, (14/9/2018).

Dikatakan Muarif, saat melakukan pengukuran tanah secara manual sekaligus memasang patok, diwilayah Dusun Taman Glugo dan Dusun Sadang, Desa Pakel, berujung pelaporan oleh PT. Bumi Sari berdasarkan Surat Bupati Banyuwangi bernomor: 590/1235/429.012/2013 tertanggal 20 Juni 2013.

Isinya sambung Muarif, surat jawaban kepada Restitusi Agra Pakel bahwa lahan eks hutan Sengkan Kandang dan Kaseran atau terletak di Dusun Durenan. “Lha, kami tidak melakukan aktivitas apa pun diwilayah eks hutan Sengkan Kandang dan Kaseran, kok kami dilaporkan ke Polisi,” terangnya.

Dijelaskan Muarif, pengukuran tanah secara manual yang dilakukan warga Desa Pakel pada 11 Juni 2018 tersebut juga sempat dihentikan petugas Kepolisian Polres Banyuwangi. “Kala itu, kabar yang beredar, penghentian dilakukan atas adanya pengaduan PT. Bumi Sari dengan dasar surat yang sama,” tandas Muarif.

Sementara itu, Ketua Forum Peduli Tanah Kelahiran (FPTK) Musaneb mengatakan, aksi laporan balik dari warga Desa Pakel, Kecamatan Licin merupakan klimaks dari kekecewaan masyarakat dimana mereka merasa ada perlakuan berbeda dari aparat. Penanganan pengaduan dari PT. Bumi Sari dianggap lebih cepat. Sedang pengaduan dari masyarakat seolah diabaikan. 

“Contohnya, pengaduan kami tentang adanya dugaan perusakan tapal batas resmi milik Pemerintah ditengah perkebunan PT. Bumi Sari ke Polsek Licin sampai sekarang tidak ada tanggapan,” tungkasnya.

Sekedar diketahui, konflik antara warga Desa Pakel dengan perkebunan milik Johan Soegondo, bermula dari ditemukanya bukti lama izin pembukaan lahan tertanggal 11 Januari 1929 yang ditanda tangani Bupati Banyuwangi, Achmad Noto Hadi Soerjo.

Dalam dokumen berbahasa belanda itu, leluhur warga Desa Pakel atas nama Doelgani, Karso dan Senen, diberi kewenangan membuka lahan seluas 4000 Bau.

Dengan didampingi Forum Suara Blambangan (Forsuba), masyarakat pun mulai menelusuri hak tanah warisan leluhur yang kini dikelola perusahaan perkebunan PT. Bumi Sari.

Dalam usahanya, warga mendapatkan Surat Badan Pertanahan Banyuwangi (BPN) bernomor 280/600.1.35.10/II/2018, tertanggal 14 Februari 2018 yang menegaskan bahwa tanah Desa Pakel tidak disewakan atau tidak masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bumi Sari.

Dalam surat itu dijelaskan, bahwa HGU PT. Bumi Sari terpecah dalam 2 sertifkat, yakni Sertifikat HGU Nomor 1 Desa Kluncing, Kecamatan Licin, seluas 1.902.600 meter persegi dan Sertifikat HGU No. 8 Desa Bayu, Kecamatan Songgon, seluas 11.898.100 meter persegi. Atau dengan luasan total 1.189,81 hektar.

Selain itu, warga juga menemukan Surat Keputusan (SK) Bupati Banyuwangi tahun 2015, tentang wilayah administrasi Desa Pakel yakni, SK Nomor 188/402/KEP/429.011/2015, tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. SK tertanggal 5 Agustus 2015 tersebut menjelaskan tentang batas wilayah administrasi Desa Pakel.

“Dari situ seharusnya sudah gamblang mana wilayah perkebunan PT. Bumi Sari dan mana wilayah Desa Pakel, tapi entah kenapa perjuangan kaum wong cilik Desa Pakel ini menjadi cukup rumit,” pungkas Ketua Forsuba, H. Abdillah Rafsanjani. (Rony Subhan)

 

Biro Bayuwangi 

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments