Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, November 13, 2018
Halaman Home » Berita Daerah » Sidang Paripurna DPRD Kota Medan Bahas Soal Retrebusi
  • Follow Us!

Sidang Paripurna DPRD Kota Medan Bahas Soal Retrebusi 

BERITA MEDAN – Ketua DPRD Medan Hendry Jhon Hutagalung membuka Sidang Paripurna Nota Pandangan Umum Fraksi – Fraksi Partai di DPRD terhadap nota pengantar Kepala Daerah menyangkut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Medan, Sumatera Utara, tentang Retribusi Izin Gangguan, Kamis (12/9/2018) kemarin.

Dalam pandangan Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Medan yang dibacakan, Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan, Perda Retribusi Izin Gangguan sangat menghambat iklim investasi di Kota Medan. Hal ini, sering dikeluhkan para pengusaha yang akan melakukan investasi di Kota Medan. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuagan sependapat dengan usulan pencabutan Perda No.5 tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Fraksi PDI Perjuangan memahami dengan dicabutnya Retribusi Izin Gangguan Pemkot Medan akan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi dari sisi sosial ekonomi dalam jangka panjang, Pemkot Medan akan mendapatkan laba dan keuntungan lebih besar bila mampu menyakinkan dan menarik para investor lokal maupun asing untuk membuka dengan mengembangkan usahanya di Kota Medan.

“Dalam pengembangan usaha dibidang keparawisataan maupun usaha jasa karena letak Kota Medan sangat strategis sebagai pintu gerbang wilayah barat Indonesia,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan Pemkot Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mampu menyakinkan para investor supaya menanamkan modalnya di Kota Medan dengan dicabutnya Retribusi Izin Gangguan.

“Kedepan investasi meningkat dengan sendirinya lapangan kerja semangkin terbuka dengan begitu pengangguran secara otomatis menurun,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, pandangan umum Fraksi Golkar  tentang Reteribusi Izin Gangguan yang dibacakan H. Adlin Umar Yusri Tambunan mengatakan, bahwa dengan adanya pencabutan Retribusi Izin Gangguan, Walikota Medan ke depannya, tetap dapat menjalan tugas-tugasnya dengan lancar sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kota Medan.

“Dengan dicabutnya Perda Retribusi Izin Gangguan, tentunya berpengaruh terhadap pemasukan PAD Kota Medan. Untuk itu, Pemkot Medan perlu segera mengantisipasi dan berupaya mencari sumber alternatif lain dalam rangka peningkatan PAD kedepan agar tidak memberatkan masyarakat Kota Medan,” pungkasnya. (Roy)

Biro Medan

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments