Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, September 23, 2018
Halaman Home » Bekasi Kota » Mantan Bappeda Kota Bekasi Sesalkan ASN Tebarkan Isu Defisit
  • Follow Us!

Mantan Bappeda Kota Bekasi Sesalkan ASN Tebarkan Isu Defisit 

BERITA BEKASI – Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Jumhana Lutfi, menyesalkan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan informasi yang masih berdasarkan asumsi yang bukan untuk dikonsumsi publik yang berujung menimbulkan polemik dan beragam tanggapan ditengah masyarakat Kota Bekasi.

“Di Pemkot Bekasi ini, ada 13 ribu pegawai dan banyak yang pintar. Lulusannya juga bagus-bagus semua dan mereka juga punya pendapat, kenapa tidak disampaikan ke publik, karena mereka punya morality yang tahu dengan kapasitasnya juga tahu kapan harus bicara,” kata Lutfi ketika berbincang dengan Beritaekspres.com diruang kerjanya, Rabu (12/9/2018).

Diilustrasikan Lutfi, bahwa ASN itu, ibarat tukang masak (koki) yang memasak sesuai dengan keinginan atau pesanan. Siapa yang memesan?, itulah Walikota dan Wakil Walikota, maunya masak apa, karena yang akan bertanggung jawab nantinya adalah Walikota selaku Kepala Daerah.

“Kalau ASN itu, hanya bekerja dan menterjemahkannya kedalam bahasa administrasi seperti RPJMB yang nantinya akan dikembangkan dan di Perdakan melalui DPRD. ASN atau pegawai itu duduknya ditataran koki,” jelas Lutfi yang kini menjabat sebagai Kepala Lingkungan Hidup (KLH) Kota Bekasi.

Dilanjutkan Lutfi, dalam proses perjalanan, Walikota dan Wakil Walikota nantinya akan memberikan masukan, sudut mana yang akan ditinggikan dan sudut mana yang akan direndahkan, bukan ASN. Kalo, ASN, tugasnya bagaimana untuk mengelola keinginan itu dalam bahasa administrasi sesuai dengan efisiensi dan efektifitas.

“ASN itu, tugasnya mengkaji dari keinginan Walikota dan Wakil Walikota dengan panduan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Walikota dan peraturan lain-lain, sehingga tidak bertentangan dan menyalahi aturan, terutama yang menyangkut persoalan hukum,” jelasnya.

Soal Isue Defisit Keuangan Pemerintah Kota Bekasi

Soal isue defisit keuangan Pemerintah Kota Bekasi, Lutfi selaku mantan Kepala Bappeda Kota Bekasi menjelaskan, dalam perencanaan anggaran, semua berasumsi artinya, proyeksi pendapatan. Dalam keputusan saat persetujuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tidak ada istilah anggaran defisit, semua berimbang dengan pendapatan sesuai dengan perencanaan.

“Nah, nantinya setelah berjalan beberapa bulan, dilakukan evaluasi, bukan defisit. Kalau tidak tercapai sesuai dengan rencana pendapatan awal yang sudah dihitung. Artinya, tidak sesuai target, ya dibicarakan di TPAD buat review baru disampaikan APBD Perubahan, Banggar DPRD di APBD 2018, karena ternyata dalam perjalanan belanja, jauh dari penghasilan capaian target dan itu biasa terjadi,” katanya.

Setelah diputuskan kegiatan lanjut Lutfi, namun anggaran belum ada, barulah dirubah menjadi anggaran defisit. Muaranya nanti, kalau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) buntu dan tidak mendapatkan solusi untuk mengatasi, Walikota yang nanti akan mengambil alih TPAD untuk mencarikan solusi itu. Dan sekarang Bapenda Kota Bekasi masih optimis.

“Jadi, ngak bisa orang masih evaluasi dari asumsi atau proyeksi pendapatan, data atau info belum valid, lalu dibocorkan ke publik, sehingga menjadi ramai. Kasian masyarakat diberikan informasi yang bersifat asumsi yang belum valid, belum berkekuatan hukum yang akhirnya menjadi sesat paham, sehingga menjadi ramai di publik,” sindirnya.

Diungkapkan Lutfi, untuk bulan Agustus dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi, sudah mencapai 50 persen lebih. Itu artinya, keuangan Pemkot Bekasi masih tahap aman. Dan biasanya, itu nanti akan meningkat diakhir seperti bulan Oktober. Terkecuali perusahaan seperti BUMN yang selalu tepat dan konsisten, karena keuangannya ada. Berbeda dengan yang lain umumnya suka menunda diakhir baru mereka tepati.

“Kalau bulan Agustus aja PAD sudah masuk 50 persen lebih dari pengalaman saya waktu menjadi Kepala Bappeda Kota Bekasi itu, sudah aman. Nanti tinggal menunggu bulan akhir biasanya begitu. Jadi, ini sebenarnya belum bisa diketahui publik. Kalau dia salah satu pejabat ya itu masih menjadi rahasia jabatan sesuai sumpahnya. Bukannya langsung dibocorkan sesuatu yang belum valid, sehingga membuat kacau situasi,” sindirnya.

Pemerintah Jangan Alergi Menanggapi Isu Devisit

Pada dasarnya, jajaran Pemerintah Kota Bekasi, tidak alergi dengan berkembangnya isu yang mengatakan, bahwa keuangan Pemkot Bekasi defisit, karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada lebih tahu teorinya bagaimana caranya mendapatkan anggaran untuk menutupi tanggungan atau beban Pemkot Bekasi sesuai perencanaan awal.

“Ngak ada yang alergi. Hanya, yang disesalkan kenapa kue yang baru berbentuk adonan itu sudah bocor keluar. Harusnya, masyarakat tahunya kue itu sudah mateng dan ngak perlu tahu prosesnya. Tinggal nantinya setelah mateng, enak ngomong, ngak enak nanti diracik lagi apanya yang kurang enak,” jelas Lutfi mengilustrasikan.

Persoalan Beban Program Pemerintah Kota Bekasi

Kepemimpinan Rahmat Effendi selaku Kepala Daerah, sangat merespon apa yang menjadi keinginan masyarakat Kota Bekasi seperti kebijakan program Kartu Sehat (KS) Kota Bekasi yang diluncurkan sejak 2016 lalu. Ketika itu, banyak keluhan masyarakat yang sudah memegang kartu jaminan kesehatan yang berkaitan dengan prosedur dan birokrasi yang berbelit.

“Awal program itu, karena banyak keluhan masyarakat diberbagai tempat yang disampaikan ke beliau berkaitan dengan nyelimetnya prosedur kartu kesehatan yang mereka pegang, sehingga menjadi persoalan ketika keluarga mereka darurat atau emergency karena banyak rujukan yang harus ditempuh,” ungkapnya.

Keadaan itu kata Lutfi, langsung ditanggapi beliau (Rahmat Effendi) dengan mengumpulkan seluruh pihak Rumah Sakit (RS) se-Kota Bekasi. Keluhan dari pihak RS, selalu mengenai pembayaran. Akhirnya, beliau ketika masih aktif menjabat meminta jaminan bagaimana jika Pemkot Bekasi yang membayar dan pihak RS pun menyambut baik niat itu.

“Ini merupakan peningkatan pelayanan dalam bidang kesehatan masyarakat karena itu sangat penting yang diambil dari sektor pajak yang dikelola. Dari masyarakat untuk masyarakat agar mendapatkan haknya dalam kesehatan. Dan masyarakat Kota Bekasi, sangat mengapresiasi dan sudah mendapatkan manfaat dari program KS itu,” imbuhnya.

Terkait Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai

Besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) para pegawai di Pemerintah memang naik sebesar 30 persen dari besaran TPP sebelumnya. Pertimbangan kenaikan TPP ini, selain untuk mendorong kinerja pegawai juga agar pelayanan publik bisa berjalan lancar tanpa kendala. Menimbang, beban hidup di Kota Bekasi sudah setara dengan DKI Jakarta karena berdekatan.

“Beban hidupkan juga menjadi pertimbangan. Walikota dalam hal Rahmat Effendi ketika itu, ingin memperhatikan atau jaminan untuk bekerja seperti memiliki hasil yang jelas dan cukup berkaitan dengan peningkatan kinerjanya. Jadi bukan diberikan secara cuma-cuma yang dipandang sebagai pemborosan anggaran,” ungkapnya.

Saat ini tambah Lutfi, Pemkot Bekasi sudah meraih 200 prestasi baik itu ditingkat Nasional atapun Provinsi diantaranya, Lakip kita mendapat nilai B, LPPD, B, WTP BPK-RI tercapai dan sebagainya, termasuk Indek Pembangunan Manusia (IPM) kita Kota Bekasi 74, itu artinya sudah sangat baik. Dan semoga kedepannya, bisa lebih baik lagi setelah kembalinya Walikota Bekasi terpilih Rahmat Effendi.

“Jadi, kalau dalam proses perjalanan masih ada yang kurang namanya juga sebuah produk sistem yang memang perlu terus ada perbaikan yang penting tujuannya ingin benar dan ingin memanjukan Kota Bekasi sesuai dengan slogannya, Kota Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan,” pungkasnya mengakhiri perbincangan. ( Ndi/Ind )

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments