Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Januari 26, 2020
Halaman Home » Pojok Kasus » Menuai Polemik, Akhirnya Pj. Walikota Bekasi Pulang Kampung
  • Follow Us!

Menuai Polemik, Akhirnya Pj. Walikota Bekasi Pulang Kampung 

BERITA BEKASI – Setelah banyak menimbulkan polemik dan penolakan selama kepemimpinannya sebagai pejabat sementara yakni, Pj. Walikota Bekasi, Ruddy Gandakusumah, akhirnya pulang kampung (pulkam) kembali bertugas ke jabatan lamannya sebagai Kepala Satuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Jawa Barat, Jumat (31/8/2018).

Diketahui, massa jabatan Ruddy Gandakusumah selaku Pj. Walikota Bekasi seiring masuk massa cutinya Walikota Bekasi, Rahmat Effendi yang kembali ikut berpartispasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi itu hingga 20 September 2018 sejak dilantiknya, Ruddy Gandakusumah pada bulan Februari 2018 lalu.

Dimassa kepemimpinanya, aksi demo terus mewarnai Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk mendesak, Ruddy Gandakusumah mundur dari jabatannya, karena dinilai tidak bisa melaksanakan tugasnya mengemban amanah selaku Pj. Walikota Bekasi. Aksi demo itu, bukan hanya dari Ormas Kota Bekasi melainkan juga para Tokoh masyarakat Kota Bekasi.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sholihin mengatakan, Pj. Gubernur Jawa Barat, M. Iriawan sebaiknya mengevaluasi keberadaan, Ruddy Gandakusuma selaku Pj. Walikota Bekasi, Jawa Barat, karena dinilai tidak mampu mengemban tugasnya dalam menjalankan roda Kepemerintahan di Kota Bekasi.

Diungkapkan Sholihin, kekacauan kepemimpinan seperti sekarang, belum pernah terjadi selama sejarah perjalanan roda Kepemerintahan di Kota Bekasi. Oleh karena itu, dirinya berharap, Pj. Gubernur Jawa Barat, segera melakukan evaluasi untuk disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Masyarakat teriak, para tokoh kecewa, kordinasi dan komunikasi antar sesama Aparatur pun tidak terbangun dengan baik, sehingga banyak menimbulkan polemik yang dapat menganggu proses dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kota Bekasi,” jelasnya.

Solihin pun sempat mencontohkan, seperti persoalan calon penganti Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukamadji yang masuk massa pensiun pun, tidak dikordinasikan kepada DPRD Kota Bekasi. “Jangankan dengan sesama Aparatur, dengan kita, DPRD aja tidak pernah dikordinasikan,” ungkapnya.

Ditegaskan Solihin, tidak ada alasan bagi Pj. Gubernur Jawa Barat untuk tidak melakukan evaluasi terhadap Pj. Walikota Bekasi yang saat ini dijabat Ruddy Gandakusuma. “Kalau evaluasi itu tidak dilakukan, maka roda Kepemerintahan di Kota Bekasi tidak akan berjalan baik, dampaknya, mengorbankan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (Ndi/Ind)

Comments

comments