Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Desember 16, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Inspektorat, Widodo: Tudingan APBD Kota Bekasi Defisit Prematur
  • Follow Us!

Inspektorat, Widodo: Tudingan APBD Kota Bekasi Defisit Prematur 

“Bappenda Itu Kewenangannya Hanya Mengevaluasi Program, Bukan Mengasumsikan Defisit Keuangan Daerah”

BERITA BEKASI – Kepala Inspektorat Kota Bekasi, Widodo Indrijantoro menegaskan, isu defisit keuangan yang tengah ramai diberitakan tidak benar, karena menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2018 masih berjalan. 

“Tidak benar. Dan terlalu dini, jika menyimpulkan kalimat bahwa APBD Kota Bekasi defisit,” kata Widodo kepada Beritaekspres.com, Jumat (31/8/2018).

Widodo menerangkan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat salah satunya, melaksanakan review atas pelaksanaan pembangunan, dimana pihaknya saat ini tengah melakukan review pendapatan dan pembelajaan. “Agar target – target yang ditetapkan ditahun 2018 dapat tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis,” jelasnya.

Dikatakannya, Hasil review tersebut dapat dijadikan langkah – langkah percepatan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan serta peningkatan tata kelola keuangan dan pembangunan yang tepat sasaran. “Sekali lagi saya tekankan, bahwa Inspektorat Kota Bekasi tidak bilang keuangan daerah kita defesit,” katanya menegaskan.

Kalau untuk neraca keuangan sambung Widodo, nanti Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi yang lebih berkopeten bicara dan pendapatan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenda).

“Kalo soal Kartu Kartu Sehat (KS) berbsis NIK itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi dan termasuk proyek Multiyears, termasuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) karena pun sudah tidak ada honor -honor dalam kegiatan pembangunan,” jelasnya.

Jadi semua tambah Widodo, sudah terkosentrasi untuk pembangunan fisik dan non fisik. “Jadi terlalu dini untuk menuding bahwa APBD Kota Bekasi defisit. Semuanya masih berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mantan Kepala Bappeda Kota Bekasi, Jumhana Luthfi angkat bicara terkait informasi yang menyatakan bahwa APBD Kota Bekasi mengalami defisit hingga ratusan miliar rupiah itu.

Dikatakan Jumhana, penilaian defisit yang saat ini ramai diberitakan dibeberapa media itu hanya sekedar asumsi. Pasalnya, menurut dia, yang berhak menentukan defisit atau tidaknya anggaran adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

TAPD dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi dan di dalamnya terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti BAPPENDA dan BPKAD. “BAPPENDA itu kewenangannya hanya mengevaluasi program,” jelas Jumhana.

Penilaian itu tambah Jumhana, harus dikeluarkan dalam bentuk keputusan untuk kemudian dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi. “Jika memang diasumsikan defisit, tentunya Pemkot Bekasi bersama DPRD juga telah memperhitungkan apakah kekurangan anggaran dalam APBD bisa ditutupi atau tidak,” pungkasnya. (NDI)

Comments

comments