Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Mei 27, 2019
Halaman Home » Hukum » Ferdinando Solossa: Jika Menyimpang Putusan MK Proses Hukum Jalan
  • Follow Us!

Ferdinando Solossa: Jika Menyimpang Putusan MK Proses Hukum Jalan 

BERITA JAKARTA – Sidang gugatan Ketua DPRD Maybrat terkait Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) in casu bernomor:130.92/SJ tertanggal 6 Juni 2018 terkait penetapan kedududkan Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek, sudah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pimpinan Majelis Hakim, Oen Oen Pratiwi, Rabu (29/8/2018) kemarin.

Usai persidangan pemeriksaan kelengkapan objek perkara, Biro Hukum Kemendagri, Santoso mengatakan, pihaknya hanya sebatas mengikuti substasi beracara yang nantinya akan dikomunikasikan dengan pimpinan.

“Kalau ditanya tentang win-win solutionnya seperti apa kita belum tahu. Namun yang terpenting, kita selaku Biro Hukum Kemendagri melakukan fasilitasi Ketua DPRD untuk mencari jalan yang terbaik. Karena, sidang kemarin hanya memasuki formalitas pemeriksaan selanjutnya nanti pengacara saja yang lebih jelas,” terangnya kepada Beritaekspres.com, Kamis (30/8/2018).

Sementara itu, tim kuasa hukum penggugat Maybrat, M. Sattu Pali mengatakan, dalam sidang pemeriksaan yang diperhatikan adalah hal – hal siapa penggugatnya dan siapa para tergugatnya, kemudian apa obyek gugatannya.

“Jadi dalam persidangan kemarin ada beberapa perbaikan yang disarankan oleh Ketua Majelis Hakim misalnya, nama penggugatnya itu masih ada yang kurang dan untuk obyek gugatannya sudah positif semuanya,” katanya. 

Lebih lanjut, M. Sattu Pali mengatakan, kemudian materi gugatan yang disampaikan itu baik semuanya tidak ada perubahan. Perubahannya, hanya yang terkait dengan permintaan untuk penundaan putusan pelaksanaan pemberlakuan surat, karena pihaknya belum membuat untuk dikabulkan.

“Misalkan, meminta kepada Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan pemberlakuan obyek gugatan itu sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,” jelasnya.

Jadi sambungnya, secara keseluruhan itu gugatan yang kami mohonkan sudah diterima oleh Majelis Hakim. Tinggal sidang berikutnya, akan kita perbaiki. Kita sidang kembali nanti pada pada minggu depan, Selasa (4/9/2018).

M. Sattu Pali menambahkan, bahwa klausul yang diperbaiki adalah surat kuasa yang terkait dengan keredaksian. Biasanya, dalam pemeriksaan persiapan kalo obyeknya tidak memenuhi syarat itu langsung dihentikan oleh Majelis Hakim, tapi gugatan kita sudah memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan.

“Perkara ini, seharusnya masih berstatus aquo dan semua pihak harus menahan diri dan tidak melakukan tindakan – tindakan administrasi hanya untuk lebih kuatnya lagi didalam gugatan kami atau dalam permohonan tersendiri nanti, kami akan memintakan kiranya Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini menerbitkan satu putusan sela supaya ada kekuatan yang mengikat.

“Menerbitkan satu putusan sela yang isinya memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri  atau tergugat untuk tidak memberlakukan putusan ini karena perkara ini sedang di periksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta,” pungkasnya.

Sedangkan penggugat Ferdinando Solossa yang juga Ketua DPRD Maybrat mengatakan, dalam pertemuan kuasa dari Menteri Dalam Negeri yang dihadiri bidang hukum meminta waktu.

“Dalam waktu itu, apakah Mendagri, melalui kuasanya akan memanggil DPRD Kabupaten Maybrat untuk membahas  persoalan, tapi Majelis Hakim mengatakan, itu silahkan jalan untuk dilaksanakan tetapi proses hukum tetap berjalan,” ungkapnya.

Masih kata Ferdinando, sebenarnya kita mengharapkan Mendagri menghormati dan melihat, memang ada DPRD disana di Maybrat itu sekalu refrentatif masyarakat harus diajak juga dan dipanggil dan didengar masukannya kemudian diambil satu keputusan dan itu yang terpenting.

Dikatakan Ferdinando, ada tawaran dari Pemerintah secepatnya akan memanggil Pemerintah Daerah dan DPRD  serta Bupati untuk membahas persoalan yang di sengketakan. “Kami pada prinsipnya pertemuan itu bisa menyelesaikan masalah yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 66 Tahun 2013.

“Kalau solusi menyelesaikan masalah merujuk pada putusan MK kami setuju, tapi kalo menyimpang dari itu proses hukum tetap jalan karena kami perpegang pada konstitusi dan refrentasi  rakyat membela Maybrat adalah negara kesatuan dari Indonesia yang berlandaskan negara hukum,” pungkasnya. (Bambang).

Comments

comments