Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, Agustus 17, 2018
Halaman Home » Bekasi Kota » Sekda Minta Perangkat Daerah Lakukan Percepatan APBD
  • Follow Us!

Sekda Minta Perangkat Daerah Lakukan Percepatan APBD 

BERITA BEKASI – Dalam rangka percepatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan (ULP) melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diikuti para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan yang berlangsung di Gedung Wibawa Mukti, Selasa (7/8/2018).

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Uju, mengatakan, sebagai wujud percepatan pelaksanaan APBD salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengadaan barang atau jasa Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Hal ini tentunya, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung terwujudnya kinerja pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat.

Selain itu sambung Uju, pelaksanaan barang dan jasa, harus sinkron dengan dokumen perancanaan-perencanaan yang sebelumnya.

“Apabila realisasi APBD terlambat masyarakat juga telambat menikmati hasil pembangunan. Jadi saya berharap ada akselarisasi atau percepatan, agar masyarakat bisa lebih cepat menikmati hasil proses pembangunan,” katanya. 

Saya ingin lanjut Uju, awal tahun, Rencana Umum Pengadaan (RUP) sudah selesai. Dirinya pun optimis pada tahun ini dapat terlaksana semua.

“Untuk APBD dan ABT alokasinya berbeda itu tidak bermasalah untuk pelaksanaan kegiatannya yang telah di programkan,” tandasnya. 

Sementara itu, Kabag ULP, Yan Akhmad Kurnia menerangkan, tujuan diadakannya sosialisasi ini untuk menyebarluaskan informasi dan memberikan bekal pengetahuan kepada seluruh perangkat daerah, khususnya pelaku pengadaan PPK dan Pejabat Pengadaan agar dapat mengaplikasikan peraturan yang baru.

Peraturan baru itu tambah Yan, Perpres No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah, agar proses pengadaan dilingkungan Kabupaten Bekasi dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan mengikuti aturan yang ada, melaksanakan Perpres No.16 Tahun 2018 sebagai pengganti Perpres No.54 Tahun 2010 dan akan efektif pada Juli 2018 tahun ini,” pungkasnya. (Adv/De/Mul)

Biro Kabupaten Bekasi

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments