Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, Desember 10, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » PETIR: Ada Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer UNBK di Blitar
  • Follow Us!

PETIR: Ada Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer UNBK di Blitar 

BERITA BLITAR – Pembelian komputer bernilai sekitar Rp3 miliar untuk mensukseskan program Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, disorot Perkumpulan Anti Korupsi Blitar (Petir), karena dalam prakteknya terungkap adanya indikasi rekayasa yang bisa menjurus pada tindak pidana korupsi.

“Pembelian komputer pada tahun 2018 itu sebenarnya melalui proses pengadaan dengan pembelian melalui e-katalog via Axiqoe.com. Sepintas dengan pembelian melalui e-katalog maka tidak ada rekayasa dan dugaan korupsi dalam pengadaan tersebut,” terang Ketua Petir, Hasan kepada Beritaekspres.com, Senin (6/8/2018).

Dijelaskan Hasan, dalam proses ternyata, ada indikasi yang menjurus pada pelanggaran hukum dimana dalam pembelian melalui e-katalog itu yang di-klik atau dibeli adalah merk dan type komputer tertentu yang berbeda dengan yang dikirim ke sekolah-sekolah.

“Jika proses pengadaan melalui e-katalog, tentunya kontrak dan barang yang dikirim adalah sama dengan apa yang diklik dalam proses pembelian melalui e-katalog atau online shop yang ada pada LKPP,” kataya.

Jika kontrak sambung Hasan dan barang yang dikirim itu dirubah tidak sesuai dengan spek dan tidak sama dengan apa yang di-klik pada e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) itu sama dengan proses pengadaan dengan cara penunjukan langsung atau PL,” jelasnya.

Tempelan Tak Sesuai Isi Kardus

“Apa boleh pembelian barang memakai dana Pemerintah senilai Rp3 miliar melalui proses penunjukan langsung?. Sehingga terkesan dalam pembelian komputer ini ada upaya mengelabui LKPP dan aparat negara lainnya,” ungkap Hasan.

Kita menduga lanjut Hasan, mereka membuat, seolah-olah sudah melalui proses yang benar yakni belanja melalui e-katalog atau menghindari pembelian melalui proses lelang pengadaan padahal yang terjadi sebenarnya adalah pembelian melalui proses Penunjukan Langsung atau PL.

Faktanya kata Hasan, pihaknya dilapangan menemukan kejanggalan yang cukup mengejutkan dimana komputer yang dikirim diduga bukan merupakan perangkat atau komputer baru melainkan ada indikasi bahwa komputer itu adalah barang re-kondisi yaitu, barang bukan baru yang diservis dan atau direkondisi agar tampak sebagai barang baru.

Hasan menerangkan, kejanggalan itu, bisa dilihat diantaranya packing kardus komputer yang ditempeli kertas HVS yang dicetak identitas bahwa komputer itu adalah komputer merk  Acer Type Veriton 2648 beserta keterangan spesifikasinya. Dimana tempelan kertas HVS itu dipakai untuk menutupi identitas merk dan type komputer sebenarnya yang tertulis dalam kardus packing.

“Kan aneh, karena jika itu komputer baru, tentunya packing kardus juga baru, misalnya saja kita beli komputer baru merk dan type A, tapi kita diberi komputer yang dipacking pakai kardus komputer merk dan type B atau malah dipacking pakai kardus TV,” jelasnya.

Lalu lanjut Hasan lagi, identitas pada kardus itu ditutupi dengan tempelan-tempelan kertas HVS yang dicetak yang menyebutkan bahwa isi dalam kardus itu adalah komputer merk dan type A. Apakah kita yakin bahwa komputer itu komputer merk dan type A baru?.

Kejanggalan lainnya kata Hasan, bahwa memori komputer yang dikirim ke sekolah-sekolah itu tidak sama ada yang memorinya 1 GIGA, ada yang 2 GIGA, ada yang 4 GIGA dan lain-lain. Padahal spesifikasi dalam kontrak pengadaan ratusan unit komputer itu spesifikasinya adalah sama. Tapi kok bisa komputer yang dikirim itu barang campur-campur.

“Saya berharap, agar aparat negara dapat mengusut kasus ini secara tuntas, agar upaya memanipulasi ketentuan pengadaan oleh LKPP yang bertujuan mengurangi tindak pidana korupsi itu tidak lagi menjadi modus, karena modus memanipulasi untuk mengelabui aparat negara seperti ini sekarang cukup marak,” pungkasnya. (CR-3)

Comments

comments