Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Agustus 26, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Carut Marut Perizinan Reklame di Kota Bekasi
  • Follow Us!

Carut Marut Perizinan Reklame di Kota Bekasi 

BERITA BEKASI – Carut marut perijinan reklame di Kota Bekasi, Jawa Barat, banyak pihak yang menganggap sudah sangat mengkhawatirkan. Namun demikian, usaha perbaikan kearah yang lebih baik dinilai masih jauh dari harapan. Seperti reklame merk rokok terkenal yang berdiri di Jalan Hasibuan, Bekasi Timur yang ditengarai tidak dilengkapi dengan izin. 

Salah seorang pegawai Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Bekasi, Wawan mengaku dirinya yang mengurus perijinan reklame rokok tersebut. “Reklame itu sudah ada ijinnya, tetapi ada kesalahan ketik pada lokasinya,” ujar Wawan kepada Beritaekspres.com, Selasa (30/07/2018).

Dijelaskan Wawan, permohonan pengajuan ijin reklame itu sudah tepat yaitu di Jalan Hasibuan. Namun ada kesalahan ketik pada izin yang dikeluarkan. “Saya sudah laporan ke loket. Nanti diganti yang salah. Coba abang cross chek aja ke bagian loket,” sarannya. 

Akan tetapi, Wawan menolak untuk melakukan revisi ijin reklame yang menurut dia salah ketik dari SKPD terkait. “Kalo di revisi dari nol lagi. Saya sudah buat laporan di loket nanti dirubah datanya. Di cross chek, di paraf dan distempel,” kelitnya. 

Hal berbeda dikatakan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi,  Zeno Bachtiar. Menurut dia, secara legal reklame itu tidak dilengkapi izin walaupun alasannya salah ketik alamat. 

“Harus dilakukan revisi izin terkait alamat yang katanya salah ketik. Secara aturan reklame itu tidak memiliki izin, karena tidak ada legalitas yang mendukung keberadaan reklame di lokasi Jalan Hasibuan Bekasi Timur,” ungkapnya. 

Zeno pun mengaku bingung jika revisi izin yang salah ketik itu harus dibuat dari nol lagi. “Kalau cuma revisi salah ketik, tidak perlu dari nol pengurusannya,” jelas Zeno. 

Zeno menambahkan, pihaknya akan melakukan penyegelan terkait reklame yang tidak dilengkapi dengan izin. “Kalau tidak ada izin, wewenang Wasdal untuk melakukan penyegelan,” pungkasnya. (ARS)

Comments

comments