Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Januari 22, 2020
Halaman Home » Hukum » Joko Dawoet: Ketidakhadiran Saksi Sri Wijayanti Sarat Rekayasa
  • Follow Us!

Joko Dawoet: Ketidakhadiran Saksi Sri Wijayanti Sarat Rekayasa 

BERITA JAKARTA – Sidang lanjutan gugatan terhadap Menteri Pertanian Republik Indonesia terkait Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian bernomor: 173/KPTS /KP.600/02/2018 tertanggal 26 februari 2018 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kamis 26 Juli 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sudah memasuki jawaban dari pihak tergugat.

Sebelumnya, persidangan yang dipimpin Majelis Hakim, Susilowat, penggugat meminta bantuan kepada Majelis Hakim untuk memanggil, Sri Wijayanti sebagai saksi fakta yang dimohonkan penggugat. Namun, saksi tidak dapat hadir dengan alasan saksi yang dimohonkan penggugat merupakan kuasa hukum dari tergugat, sehingga yang bersangkutan tidak bisa hadir sebagai saksi fakta karena sudah masuk sebagai para pihak yang bersengketa atau sebagai penerima kuasa dari tergugat.

Untuk itu, pihak penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memanggil sekali lagi saksi fakta tersebut. Namun, Majelis Hakim menjelaskan, kepada penggugat, bahwa Majelis hanya sebatas memanggil. Selain itu, Majelis juga menjelaskan kepada para pihak bahwasannya untuk mengajukan saksi – saksi dan bukti bukti diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

Menanggapi hal tersebut, kepada Beritaekspres.com, Joko S Dawoet sebagai kuasa hukum penggugat mengatakan, ketidak hadiran saksi menurut surat yang disampaikan kepada Majelis Hakim oleh tergugat disebabkan ada konflik interes. Sebab, saksi sebagai kuasa hukum pihak tergugat.

“Memang ini, semua sudah disetting seolah – olah kuasa hukum tidak bisa menjadi saksi. Padahal, saksi yang kita harapkan dan bisa membuka tabir apa yang sebenarnya terjadi, karena saksi ini adalah saksi kunci,” jelasnya.

Yang jelas tambah Joko, surat pernyataan itu oleh klein saya Asril tidak pernah diberikan atau ditujukan kepada siapa siapa, kenapa dia bisa mengeluarkan surat seperti itu yang ditujukan ke Biro Organisasi Kepegawaian (OKE) yang seharusnya ada proses. “Karena saksi ini sebagai atasan klien saya,” terangnya, Senin (30/7/2018). 

Ditambahkan, Asril, bahwa semua surat – surat itu pasti bermuara di Tata Usaha (TU), tapi bukan kepada pribadinya. “Dan siapa yang membuat surat seperti ini? Organisasi dan Kepegawaian (OKE)?,” tanyanya singkat.

Semantara itu, Roi kuasa hukum tergugat ketika dikonfirmasi Beritaekspres.com tentang tidak dapat hadirnya saksi kunci ini mengtakan, asas yang tidak bisa dipungkiri nanti ada konflik kepentingan, bagamana nanti kalo pihak penggugat dirugikan, karena saksi ini yang memanggil pihak penggugat.

“Tergugut adalah Menteri maka pejabat yang membidangi dibawahnya jika Menteri digugat otomatis dia akan menjadi Wakilnya dan itu memang sudah alurnya dan tidak ada istilah disetting itu tidak ada,” pungkasnya singkat. (Bambang)

Comments

comments