Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Juli 17, 2019
Halaman Home » Parlementaria » Media Rekomendasi Sebagai Instrumen Pemberitaan DPR
  • Follow Us!

Media Rekomendasi Sebagai Instrumen Pemberitaan DPR 

BERITA JAKARTA – Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI Y.O.I Tahapari menyampaikan bahwa dalam merumuskan media rekomendasi, saat ini  DPR-RI tidak menganut pola follow issue, akan tetapi menganut pola create issue.

Artinya, membuat isu merupakan hal yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara, agar setiap perkembangan informasi yang ada di masyarakat selalu diperbarui.

“Kita tahu bahwa salah satu tugas pokok DPR adalah fungsi legislasi atau membuat undang-undang, sehingga dalam rangka membuat undang-undang diperlukan adanya isu. Nah, dengan isu yang selalu kita perbarui setiap hari, tentunya Pimpinan DPR atau Anggota DPR akan lebih fokus pada tupoksinya, yaitu melakukan pengawasan kepada pemerintah,” jelas Tahapari, Kamis (26/7/2018).

FGD yang mengangkat tema “Memperbaiki dan Meningkatkan Citra DPR RI melalui Media Analisis” tersebut, menghadirkan dua narasumber yaitu Tenaga Ahli Madya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Fendi Setyawan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Ermanto Famahamsyah, dengan moderator Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Setjen DPR RI Mohammad Djazuli.

Dalam kesempatan tersebut, Ermanto Fahamsyah sepakat bagaimana peran dari Biro Pemberitaan Parlemen dalam mengawal pemberitaan dengan melakukan monitoring media dan media analisis. Hal tersebut diperlukan agar nantinya berita yang dirilis oleh media merupakan berita yang dapat mengangkat citra positif DPR RI.

Selain itu, jika ingin meningkatkan citra positif DPR RI, maka perlu membangun hubungan baik dengan awak media. Sementara Fendi Setyawan mengusulkan, perlu didiskusikan dengan matang mengenai style dan bentuk rekomendasi media seperti apa yang diinginkan Pimpinan DPR RI dalam merepresentasikan kelembagaan dewan. Apakah sudah sesuai dengan keinginan Pimpinan Dewan atau belum, mengingat hasil analisis media dapat menjadi instrumen public relation (PR) untuk pemberitaan DPR RI.

Acara FGD ditutup dengan kesimpulan dari Peneliti Madya Ahmad Budiman yang mengusulkan perlu adanya sebuah peraturan mengenai analisis media yang didalamnya terdapat Standard Operating Procedure (SOP) untuk mengatur secara teknis.

“Peraturan ini diperlukan karena apa yang telah dilakukan oleh Analisis Media memiliki dampak politis, mengingat rekomendasi yang disampaikan kepada pimpinan memiliki dampak yang besar. Sebab rekomendasi bisa dibawa ke rapat pimpinan, kemudian dijadikan sebagai materi untuk dibahas dengan kementerian terkait, itu sebabnya diperlukan sebuah peraturan DPR RI,” tutup Budiman. (par/nap, sc/sf)

Comments

comments