Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Juni 16, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » Tokoh Lintas Agama Desak Pj. Walikota Bekasi Diganti
  • Follow Us!

Tokoh Lintas Agama Desak Pj. Walikota Bekasi Diganti 

BERITA BEKASI – Puluhan perwakilan ulama umaro yang mengatasnamakan Tokoh Agama Bekasi mendesak pergantian Pj. Walikota Bekasi, Ruddy Gandakusuma. Hal itu diungkapkan para tokoh agama lantaran kecewa terhadap Ruddy yang terkesan menghindar dari pertemuan antar umat beragama yang berlangsung di Plaza Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Senin (23/7/2018).

“Jujur kami atasnama ulama umaro sengat kecewa atas sikap Pj. Walikota Bekasi,” ungkap Abdul Manan, selaku Ketua Lintas Tokoh Ulama Umaro.

Menurut Manan yang juga Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi, kedatangan para tokoh lintas agama untuk silaturahmi dengan Pj. Walikota Bekasi bertujuan untuk memberikan masukan dan keluhan atas kondisi yang terjadi ditengah masyarakat Kota Bekasi.

Dikatakannya, sejak menjelamg Pilkada hingga pada proses penerimaan siwa baru atau PPDB Online, Ruddy Gandakusuma selaku pemimpin dalam Pemerintahan Kota Bekasi saat ini, dirasa tidak ada peranannya. Pj. Walikota Bekasi lebih banyak diamnya.

Tokoh Lintas Agama Kota Bekasi

“Seperti sekarang, kita dijadwalkan jauh-jauh hari untuk bertemu, tapi kenapa Pj. Walikota menghindar. Padahal, sudah dijadwalkan sejak lama,” tegasnya.

Ketua Majlis Dewan Kehormatan Masjid Kota Bekasi, KH. Abdul Hadi pun angkat bicara atas sikap dingin Pj. Walikota Bekasi yang memurutnya sudah tidak pantas dilakukan seorang pemimpin dalam Pemerintahan.

“Kalau dirasa tidak harmonis dalam roda Pemerintahan, buat apa Pj. Walikota dipertahankan, lebih baik diganti. Sudahlah Pj. Walikota pulang kampung saja,” sindir KH. Abdul Hadi.

Bila dipaksakan lanjut Abdul Hadi, dapat berimbas pada pelayanan masyarakat jika didalam suatu lembaga Pemerintahan sudah tidak lagi harmonis satu dengan yang lainnya.

“Jika dilingkup kerja situasinya sudah tidak baik akan berdampak pada pelayanan. Jadi, lebih baik digantikan agar proses pelayanan Kota Bekasi tetap berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas KH. Abdul Hadi. (Ndi)

Comments

comments