Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, September 22, 2019
Halaman Home » Parlementaria » Anggota Komisi X DPR-RI: Penerbitan SKTM Harus Dikoreksi
  • Follow Us!

Anggota Komisi X DPR-RI: Penerbitan SKTM Harus Dikoreksi 

BERITA JAKARTA – Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) harus dikoreksi. Pasalnya, muncul beberapa kasus pemalsuan SKTM dalam tahun ajaran baru sekarang ini, yakni pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Banyak orang tua yang pura-pura miskin untuk menyekolahkan anaknya agar masuk sekolah negeri. Bahkan di Jawa Tengah, banyak sekali orang yang mampu tapi meminta SKTM.

“Saya sudah minta Kepolisian, Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan terkait untuk segera meneliti terhadap orang-orang yang memanipulasi data tersebut,” terang anggota Komisi X DPR, Noor Achmad menjelang Rapat Paripurna di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Politisi Partai Golkar itu menilai kepada yang terbukti memanipulasi data, perlu adanya sanksi. Sanksi pertama, misalnya adalah proses PPDB yang sedang dijalani untuk digugurkan, kemudian diproses secara administratif. Dan untuk pemalsuan SKTM, harus diproses secara hukum.

“Apalagi kita akan menegakkan pendidikan karakter. Kalau dari sekolah sudah dimulai kepalsuan seperti itu maka pendidikan karakter tidak akan berjalan dengan baik,” ujar Anggota Dewan yang membidangi pendidikan, kebudayaan dan pariwisata ini.

Selanjutnya, sambung dia, sekolah hendaknya memberi orientasi apa saja tugas siswa di sekolah. Termasuk tentang pergaulan para siswa hendaknya diarahkan pendidikan karakter mereka terlindungi. Terkait dengan empat pilar yaitu Pancasila, NKRI, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika harus ditanamkan betul kepada masyarakat.

“Jangan sampai ada siswa yang dipengaruhi radikalisme, terorisme apalagi sekulerisme, artinya paham-paham itu harus dihilangkan, “ tegas politisi dapil Jawa Tengah itu.

Dengan demikian, sekolah sebagai sumber utama bagi para siswa sebagai kader bangsa untuk menjadi generasi penerus yang handal akan tercapai. Seperti diberitakan akhir-akhir ini,  banyak sekolah yang dimasuki kelompok radikal. Apalagi nanti di perguruan tinggi, akhir-akhir ini indikakornya terlihat banyak perguruan tinggi dimasuki paham radikal.

Menanggapi pada awal masuk sekolah atau tahun ajaran baru, masih ada yang menerapkan perploncoan, Noor Achamd menekankan, harus diusut kalau itu terjadi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melarang. Namun jika kemudian masih ada perpoloncoan, berarti pelanggaran.

“Siapapun yang melakukan pelanggaran bisa diusut, bisa disanksi administratif atau sanksi yang lain yang lebih tegas,” pungkas Legislator yang pernah duduk di Komisi VIII DPR-RI itu. (Par/Mp/Sf)

Comments

comments