Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, September 25, 2018
Halaman Home » Bekasi Kota » Miris…!!! 67 Tahun Umur Pemkab Bekasi Tak Memiliki JPO
  • Follow Us!

Miris…!!! 67 Tahun Umur Pemkab Bekasi Tak Memiliki JPO 

BERITA BEKASI – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STT Pelita Bangsa, Jaelani Nurseha yang menyoroti tidak adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, dalam penyediaan fasilitas atau sarana Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) untuk keselamatan dan kenyamanan bagi warganya.

“Disebuah daerah yang berkembang dan maju seyogyanya JPO itu ada sebagai fasilitas guna pemenuhan hak pejalan kaki untuk memberikan Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan dalam menyebrangi jalan yang ramai kendaraan berlalu lalang serta di tempat-tempat keramaian seperti Pasar, Mall, Stasiun, Perempatan dan lainnya,” terang Jaelani kepada Beritaekspres.com, Kamis (5/7/2018).

Dikatakan Jaelani, Kabupaten Bekasi sudah berumur 67 tahun atau mau beranjak ke-68 tahun. Namun, sampai detik ini, belum memiliki Jembatan Penyebrangan Orang satupun. Sebelumnya, pernah ada berdiri di dekat Sentra Grosir Cikarang (SGC) di Jalan RE Martadinata, namun pada bulan Mei 2018 kemarin dibongkar, karena kondisinya sudah tidak layak fungsi seperti tidak adanya pemeliharaan.

Menurut Jaelani, berbicara tentang Hak Pejalan Kaki sebenarnya bagian dari pada Hak Asasi Manusia (HAM) hal tersebut diatur dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat 1 – 5. Sedangkan dalam perundang-undangannya diatur di UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 45.

Artinya sambung Jaelani, Pemerintah Daerah baik Bupati-Wakil Bupati, 50 Anggota DPRD beserta Dinas Terkait yakni Dinas Perhubungan tidak Hadir dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Pejalan Kaki dalam memberikan kenyamanan, Keamanan dan Keselamatannya. Karena tidak adanya perencanaan maupun penganggarannya yang terlihat nyata dalam membangun JPO.

“Hasil dari observasi dan diskusi kami, ada 5 titik krusial yang memang harus dibangun JPO diantaranya, Pasar Tambun, Pasar Induk Cibitung, Prapatan Lampu Merah Cibitung, Stasiun Lemah Abang dan Sentra Grosir Cikarang (SGC),” ungkapnya.

Ditambahkan Jaelani, Bagian Perencanaan di Dinas Perhubungan dan Bidang Pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta lembaga resmi lainnya harus memikirkan akan pentingnya JPO.

“Jangan sampai menunggu banyaknya korban kecelakaan Pejalan Kaki dan menambah kemacetan karena kelalaian atau kealfaan Pemerintah Daerah dalam memenuhi Hak Asasi Manusia warganya yakni Hak Pejalan Kaki,” pungkasnya. (Ndi)

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments