Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, November 18, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » Proses Lamban, Pelayanan Disdukcapil Medan Tebang Pilih
  • Follow Us!

Proses Lamban, Pelayanan Disdukcapil Medan Tebang Pilih 

BERITA MEDAN – Sistem pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Medan, Sumatera Utara yang belakangan ini menjadi sorotan tajam masyarakat. Pasalnya, banyak masyarakat yang tidak memiliki e-KTP, Surat Keterangan (Suket) dan lambannya proses pengurusan kelengkapan administrasi lainnya.

Pantauan Beritaekspres.com, dilantai 2 Kantor Disdukcapil Medan, hiruk – pikuk lambanya pelayanan melebihi pasar tradisional. Namun, berbeda dengan pegawai Kejaksaan dan Kepolisian yang diberi keistimewaan tersendiri yang bisa langsung melalui oknum pejabat terkait agar urusannya cepat selesai tanpa harus bersusah payah.

Tepat, pada pukul 12.00 WIB, pelayanan Disdukcapil Medan terhenti total dan mulai lagi pada pukul 13.30 WIB. Berbeda dengan kantor pelayanan lain yang tetap berlanjut dengan pengaturan waktu istirahat pegawai.

“Sangat bising, kalah pasar tradisional. Mulai pukul 10.00 WIB pagi saya sudah disini untuk mengurus akte lahir anak dengan nomor antrian 062. Nomor antrian saya 112. Lamban kali prosesnya, hanya untuk memperoleh hak sebagai warga,” kata ibu berhijab warga Pasar IV Marelan kepada Beritaekspres.com, Rabu (4/7/2018).

Lain lagi keluhan Herlando Nainggolan (24) warga Jalan Padat Karya, Kabupaten Indra Hulu Kecamatan Peranap, Provinsi Riau saat hendak mengurus pindah masuk ke Kartu Keluarga (KK) abang iparnya dipersulit meski sudah memiliki Surat Keterangan Pindah WNI.

“Anehnya, mereka bilang aku harus ada surat kuasa dari pegawai yang membuat surat keterangan pindah saya. Lagi pula, saya yang pindah dan kakak saya yang punya KK juga ikut langsung, apa harus minta kuasa lagi,” keluhnya bingung.

Erlando pun menduga, bahwa pelayanan Disdukcapil Medan yang sengaja mempersulit pengurusan itu agar masyarakat memakai jasa para calo. “Kalau begini sulitnya berarti mereka sengaja biar kita memakai jasa calo karena lebih cepat siap kalau mengurus pakai calo,” ungkapnya.

Sementara, Waty (37) warga Medan Amplas mengaku, birokrasi di Ducapil Medan masih bergaya orde lama. Ia mengurus Akte Lahir mulai tanggal 4 Juni 2018. Setelah bolak-balik ke Disdukcapil selanjutnya, Ia menerima Tanda Pendaftaran dengan tanggal pengambilan Akte Lahir 27 Juni 2018 setelah membayar uang administrasi sebesar Rp10 ribu.

Namun sambung Waty, sesuai tanggal pengambilan akte, ternyata pegawai Disdukcapil Medan bagian Akte lahir mengatakan, bahwa Aktenya belum selesai dengan alasan tidak ada terlampiran kartu kartu keluarganya.

“Sudah sebulan ngak siap juga. Mereka yang menghilangkan fotocopy kartu keluarga, malah menuding saya tidak melampirkan KK. Buktinya, kuitansi pengambilan Akte saya sudah keluar, berarti berkas saya kan sudah beres,” ucapnya.

Akibatnya, Waty, terpaksa kembali lagi ke rumah untuk mengambil fotocopy kartu keluarga seperti diminta petugas. “Itupun tidak selesai hari itu, Akte lahirnya bisa diambil tanggal 12 Juli 2018, terpaksa pulang lagi. Padahal sudah setengah hari saya disana dan menitipkan anak-anak sama tetangga,” ungkapnya kesal.

Ungkapan kekesalan Waty pun, sempat menyindir pendapatan Disdukcapil Medan dengan ratusan orang setiap harinya membayar adminitrasi akte lahir, maka perputaran uang di Disdukcapil Medan diperkirakan mencapai puluhan juta. “Kalau ratusan orang setiap hari dikali 10.000 rupiah banyak juga pendapatan Disdukcapil ini, kemana aja uang itu semua ya,” pungkasnya. (Roy)

Comments

comments