Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Oktober 23, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » Biro Perjalanan Adhy Tour & Travel Kembali Dipolisikan
  • Follow Us!

Biro Perjalanan Adhy Tour & Travel Kembali Dipolisikan 

BERITA BEKASI – Perusahaan milik Calon Wakil Walikota Bekasi Pasangan Nomor Urut 2 koalisi PKS-Gerindra, Adhy Firdaus Saady dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota dengan laporan polisi bernomor: LP/1253/K/VI/2018/SPKT/Restro Bekasi Kota, Selasa (19/6/2018) malam.

Sebelumnya, laporan polisi juga dilayangkan PT. Tria Papua Avia (TPA) dengan dugaan penipuan dan penggelapan ke Polda Metro Jaya bernomor: TBL/306/I/2018/PMJ/Dit. Reskrimum 17 Januari 2018 lalu oleh Syahrul Baharudin selaku wakil para korban PT. Adhy Tour & Travel.

Didampimgi kuasa hukumnya, Martin Iskandar, Taty Sunaryati (59), warga Jalan Sarijadi Baru II, No.19 RT02/RW06, Sukarasa, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Metro Bekasi Kota melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan Biro Perjalanan Adhy Tour & Travel.

Dikatakan Martin, sebelumnya, kliennya ditawarkan promo umroh senilai Rp15 juta oleh Yanthi Irinyanty Firdaus (istri dari Adhy Firdaus Saady-Red) selaku pemilik perusahaan Biro Perjalanan PT. Adhy Tour & Travel pada 5 Februari 2015 lalu.

Beritaekspres.com bersama korban Umroh

Kemudian, kliennya kata Martin, diminta menyerahkan tambahan uang lagi sebesar Rp6 juta yang ditransfer melalui mobile banking. Sesuai kesepakatan, antara Yanthi dan kliennya, pemberangkatan akan dilakukan 2 sampai 3 bulan setelah uang pembayaran dilunasi.

“Setelah uang tunai senilai Rp15 juta dan uang tambahan Rp6 juta dibayar, lagi-lagi kliennya gagal berangkat umroh. Dan uang yang sudah diserahkan kliennya itu tidak dikembalikan,” ungkap Martin usai membuat laporan polisi.

Dalam laporan polisi sambung Martin, pihakya sudah menyerahkan sejumlah bukti untuk menguatkan laporan polisi. “Kami juga menyerahkan sejumlah bukti berupa, kwitansi pembayaran dan bukti transfer mobile banking,” jelasnya.

Ditambahkan Martin, 3 tahun menunggu keberangkatan umroh setelah uangnya dilunasi jemaa’ah merupakan hal yang tidak lazim. “Kalau ada jema’ah lain yang merasa dirugikan atau uangnya tidak dikembalikan kita pun siap memberikan pendampingan,” pungkasnya. (Indra)    

Comments

comments