Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Oktober 21, 2018
Halaman Home » Pojok Kasus » Relawan Petahana Ungkap Ijazah Adhy Firdaus
  • Follow Us!

Relawan Petahana Ungkap Ijazah Adhy Firdaus 

BERITA BEKASIRelawan pendukung Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1, DR. Rahmat Effendi dan DR. Tri Adhianto mendesak Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu-RI) untuk melakukan verifikasi ulang data Calon Wakil Walikota Bekasi dari Paslon Nomor Urut 2, Adhy Firdaus Saady dikarenakan cacat hukum.

“Legalisir atau pengesahan ijazah Adhy Firdaus tertera tahun 2014. Sementara, kampusnya sendiri STIE Adhy Niaga disegel Kemenristek Dikti karena dianggap ilegal tahun 2015 lalu,” terang Budi Santoso kepada Beritaekspres.com, Rabu (13/6/2018).

Itu artinya sambung Budi, ijazah Adhy Firdaus cacat hukum atau cacat formil yang digunakannya sebagai data diri maju mencalonkan dirinya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi sebagai Wakil Walikota Bekasi Paslon Nomor Urut 2, DR. Nur Supriyanto dan Adhy Firdaus Saady.

“Sebelumnya, Paslon Nomor Urut 2 inikan sibuk menyoal ijazah lawannya Petahana yaitu, Rahmat Effendi. Bukan hanya ke Bawaslu, bahkan didorong sampai ke Kepolisian. Nah sekarang, justru ijazahnya sendiri yang bermasalah,” ungkap Budi.

Terakhir kata Budi, team advokasinya meminta transparasi terhadap hasil verifikasi persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi khususnya menyangkut penggunaan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah untuk disampaikan ke publik secara terbuka.

“Mereka menekankan bahwa langkah itu sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kota Bekasi sebagai penyelenggara Pemilu yang Profesional, Keterbukaan, Akuntabilitas serta memiliki Kepastian Hukum,” jelas Budi.

Nah sekarang lanjut Budi, ijazah Adhy Firdaus lah yang jelas bermasalah artinya cacat hukum atau dikenal dengan cacat formil karena kampusnya disegel pada tahun 2015 oleh Menristek Dikti bermula dari dugaan banyaknya ijazah palsu yang beredar yakni, STIE Adhy Niaga.

Dikatakan Budi, kalo persoalan ijazah lawannya, Rahmat Effendi jelas sudah melalui keputusan Bareskrim Mabes Polri bernomor: B/1237/XII/2015/Dit-Tipidum, tertanggal, 15 Desember 2015 yang menerangkan bahwa tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana menggunakan ijasah dan gelar palsu atau tindak pidana lainnya yang dilakukan Dr. Rahmat Effendi.

“Adhy Firdaus menggali kuburannya sendiri karena ternyata ijazahnya lah yang bermasalah, bukan Rahmat Effendi yang selama ini digaung-gaungkannya ke publik. Sekarang kita yang berbalik menekan agar data Adhy Firdaus diverifikasi,” pungkasnya. 

Sekedar mengetahui, Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Walikota Bekasi, Adhy Firdaus Saady sesuai yang tertera pada blanko Riwayat Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Adhy Niaga Tahun Masuk 1999 – 2003 (Lulus) yang bertentangan dengan keputusan Kemenristek Dikti dimana telah dilakukan Audit Akademik dan STIE Adhy Niaga dinyatakan:

1.Tidak memiliki daftar  nilai mahasiswa.

2.Tidak ada fotocopy ijazah asli yang sudah dikeluarkan.

3.Tidak memiliki Surat Keputusan (SK) Judicium dari pimpinan perguruan tinggi dan tidak ada buku wisuda.

4.Tidak memiliki jadwal kuliah, sehingga tidak jelas perkuliahannya dan dimana kuliahnya. 

5.Temuan penting adalah rasio dosen dan mahasiswa yang tidak seimbang yaitu memiliki 24 dosen tetap dengan 3000 mahasiswa atau 1:150  stau 1 Dosen 150 mahasiswa. Harusnya 1:35.

6.Selain itu, kampus ini juga tidak melapor sejak tahun 2010 pada Kopertis IV Jawa barat.

Kemudian atas hasil audit tersebut, Kemenristek Dikti Republik Indonesia memberikan Sanksi kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Adhy Niaga Bekasi sebagai berikut:

1.Tidak diperbolehkan menerima mahasiswa baru/pindahan atau mahasiswa dari kampus lain. 

2.Tidak diperbolehkan melaksanakan proses pembelajaran. 

3.Tidak diperboleh melaksanakan wisuda.

Dengan penjelasan langsung dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menegaskan tidak akan mengakui ijazah dari mahasiswa yang kuliah di kampus yang dinilai bermasalah dan melakukan pelanggaran berat. (Indra/Ndi)

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments