Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Oktober 21, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Dinkes Kota Bekasi, Tanti: Program KS NIK Tak Langgar UU
  • Follow Us!

Dinkes Kota Bekasi, Tanti: Program KS NIK Tak Langgar UU 

BERITA BEKASI – Jelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi, Jawa Barat, program Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) yang merupakan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk pemenuhan layanan dasar kesehatan bagi warganya, sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Kepada Beritaekspres.com, Plt Kepala Dinas (Dinkes) Kota Bekasi, Tanti Rohilawati menegaskan, kalau ada pihak yang menganggap bahwa Kartu Sehat Berbasis NIK itu melanggar hukum, dasar pelanggarannya dari mana?, justru menurutnya, sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang setiap Pemerintah Daerah (Pemda).

“Dalam UU kan sudah jelas bahwa, Pemda harus mampu memberikan layanan dasar kesehatan bagi setiap masyarakatnya,” terang Tanti, Jum’at (8/6/2018).

Dijelaskan Tanti, sejak tahun 2014 lalu, Pemerintah Pusat sudah mencanangkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kemudian, JKN tersebut diintegrasikan melalui Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS).

JKN atau BPJS sebelumnya kata Tanti, merupakan peralihan dari program Pemerintah Pusat mengenai Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

“Saat ini jumlah penduduk Kota Bekasi sekitar 2,8 juta penduduk. 1,4 juta lebih sudah terintegrasi dengan JKN atau BPJS,” ungkapnya.

Plt Dinkes Kota Bekasi, Tanti Rohilawati

Soal KS NIK sambung Tanti, justru membantu program Pemerintah Pusat dalam memberikan layanan dasar kesehatan kepada masyarakat. Meskipun, data yang diperoleh Badan Pusat Stastistik (BPS) saat itu, masih terdapat banyak masyarakat kurang mampu di Kota dan Kabupaten yang jumlahnya belum valid.

Kemudian lanjut Tanti, Pemkot Bekasi melalui leading sektornya yakni, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengeluarkan KS NIK untuk mengcover warga kurang mampu yang selama ini belum terintegrasi kepada JKS atau BPJS.

“Jadi yang kami biayai melalui KS adalah sisa jumlah penduduk Kota Bekasi yang belum terintegrasi kepada JKN atau BPJS. Karena kami tidak menghitung secara keseluruhan jumlah penduduk, meskipun setiap warga Kota Bekasi yang berdomisili di Kota Bekasi akan ditanggung Pemda,” ungkapnya lagi.

Selain itu juga tambah Tanti, dirinya menyatakan, bahwa selama ini Pemkot Bekasi tidak pernah membayar biaya peserta JKN atau BPJS yang masih aktif. Pembayaran akan ditanggung apabila peserta tersebut dianggap tidak aktif lagi.

“Selama ini tidak pernah Pemkot Bekasi membayar peserta JKN atau BPJS yang masih aktif. Kecuali yang non-aktif. Jadi menurut kami tidak ada yang menyalahi aturan dalam program KS NIK Kota Bekasi,” pungkasnya. (CR-1/Sgr)

Comments

comments