Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Maret 24, 2019
Halaman Home » Hukum » Penahanan Tidak Sah Hakim Diminta Bebaskan Terdakwa Edwart 
  • Follow Us!

Penahanan Tidak Sah Hakim Diminta Bebaskan Terdakwa Edwart  

BERITA JAKARTA – Sidang eksepsi terdakwa Edward Sky Soeryadjaja yang dibacakan tim kuasa hukum yang di Ketuai Bambang Hartono secara bergantian dihadapan Ketua Majelis Hakim, Sunarso, Rabu (23/5/2018) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Dalam eksepsinya, tim kuasa hukum terdakwa menyatakan, surat penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan Direktur penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tidak sah dan tidak berdasar hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.

Oleh karena itu, kami tim kuasa hukum terdakwa Edwart memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Jakarta yang mengadili perkara ini agar menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus dibatalkan atau surat dakwaan tidak dapat diterima.

“Dasarnya, putusan Prapradilan Negeri Jakarta Selatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka, secara hukum Jaksa harus melaksanakan putusan Prapradilan tersebut yang sudah  membebaskan Edward selaku tersangka dan menghentikan penyidikannya atas dugaan tindak pidana korupsi,” terang Bambang Hartono kepada Beritaekspres.com, Kamis (24/5/2018).

Artinya kata Bambang, sesuai dengan putusan Praperadilan tersebut sejak tanggal 23 April 2018 dengan adanya Surat Perintah Penyidikan dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak mempunyai kekekuatan hukum mengikat oleh putusan Praperadilan.

“Maka surat dakwaan Jaksa terhadap terdakwa klainnya harus dinyatakan tidak dapat diterima, berkaitan dengan penahanan terdakwa Edwart oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini. Sebab, bertentangan dengan Putusan Praperadilan Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 2018 lalu,” jelas Bambang.

Oleh karena juga lanjut Bambang, pihaknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara klainnya berkenan untuk membebaskan atau mengeluarkan terdakwa Edwart dari tahanan Rutan Jakarta Timur Cabang Kejaksaan Agung. “Kami mohon Majelis Hakim membebaskan Edward,” pungkasnya.

Sebelumnya, dakwaan Jaksa terhadap Edwart mengatakan, terdakwa telah melakukan perbuatan korupsi baik sendiri – sendiri atau bersama – sama dengan Muhammad Helmy Kamal Lubis mantan Presiden Direktur PT. Dana Pensiun Pertamina (sudah dihukum 5,5 tahun penjara) dan Betty telah melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp599 miliar lebih. (Bambang)

Comments

comments