Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Juni 16, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » JCW: Ada Aroma Korupsi Pengadaan Buku di Disdik Jombang
  • Follow Us!

JCW: Ada Aroma Korupsi Pengadaan Buku di Disdik Jombang 

BERITA JOMBANG – Jombang Corruption Watch (JCW) menyoroti pembelian buku perpustakaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Jawa Timur yang bernilai miliaran rupiah. Pasalnya, buku itu dibeli dari penerbit-penerbit yang sudah masuk dalam daftar hitam atau black-list.

Pembelian buku yang dilaksanakan tahun 2017 itu yakni, pengadaan buku koleksi perpustakaan dengan kode lelang 1698116 senilai Rp2,9 miliar dan pengadaan buku koleksi perpustakaan SD dengan kode lelang 1901116 senilai Rp4,1 miliar.

“Dengan adanya dugaan kesengajaan membeli buku dari penerbit – penerbit yang oleh Menteri Pendidikan dimasukkan sebagai daftar hitam, tampak adanya indikasi kolusi dan korupsi,” tegas Ketua JCW, Bagus Wibisono, Kamis (17/5/2018).

Sangat aneh, sambung Wibisono, jika dalam proses pengadaan itu, Dinas Pendidikan Jombang terkesan membiarkan atau mengabaikan adanya dukungan dan jaminan ketersediaan barang dari penerbit-penerbit yang masuk daftar hitam kepada perusahaan-perusahaan peserta dalam pembelian buku-buku tersebut.

Bahkan lanjut Wibisono, tampak indikasi bahwa buku-buku dari penerbit-penerbit yang masuk daftar hitam itu malah menjadi keharusan sebagai buku yang harus ditawarkan oleh perusahaan yang akan mengikuti proses pengadaan.

Jika tidak kata Wibisono, menawarkan buku-buku dari penerbit-penerbit yang masuk daftar hitam malah dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak boleh mengikuti proses pengadaan tersebut.

“Bagaimana hal ini akan tidak menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa Dinas Pendidikan Jombang terindikasi sengaja membeli buku-buku dari penerbit – penerbit yang di black-list oleh pemerintah?,” ungkapnya.

Masih kata Wibisono, selain itu saat buku-buku dari para penerbit yang diblack-list oleh pemerintah itu dikirim atau dibagikan ke sekolah-sekolah di Jombang justru malah dibantu oleh Dinas Pendidikan.

“Jika tidak ada keluhan dari sekolah-sekolah, bisa jadi beredarnya buku-buku dari para penerbit yang diblacklist pemerintah itu tidak terdeteksi,” ungkap Wibisono lagi.

Wibisono menduga, bahwa dari proses yang demikian, terindikasi bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta dan atau penyedia dalam pross pembelian ini hanya dipinjam nama. Dibalik itu, diduga ada pihak tertentu yang merupakan aktor utamanya.

“Entah apakah merasa bisa mengelabui aparat hukum atau merasa punya beking, proses pembelian buku untuk dibagikan ke sekolah-sekolah di Jombang itu akan dilakukan lagi dengan pola yang sama. Kita tunggu saja, apakah aparat hukum akan bertindak tegas atau akan bisa dikelabui lagi,” sindir Wibisono.

Seperti diketahui, melalui berbagai media massa pada awal tahun 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memasukkan group penerbit Tiga Serangkai dalam daftar hitam sebagai sanksi atas beredarnya buku-buku yang dianggap memuat konten pornografi tidak ramah anak.

Meski pihak Tiga Serangkai Group sudah menyampaikan permintaan maaf, Muhadjir menyebut bahwa group penerbit dalam hal itu sudah melanggar aturan.

“Ya jelas kita blacklist, dia sudah minta maaf, tapi tidak cukuplah itu, kata Muhadjir kala itu, seusai menghadiri wisuda periode I 2017 Universitas Muhammadiyah Malang,” pungkasnya. (CR-4)

Comments

comments