Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Desember 12, 2019
Halaman Home » Hukum » Gubernur Sultra Non Aktif Nur Alam Divonis 12 Tahun Penjara
  • Follow Us!

Gubernur Sultra Non Aktif Nur Alam Divonis 12 Tahun Penjara 

BERITA JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, menjatuhkan vonis selama 12 tahun penjara terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif, Nur Alam, Rabu (28/3/2018) kemarin.

Dalam amar putusannya, Majelis hakim menyatakan, terdakwa Nur Alam secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenang sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara atas penerbitan izin usaha penambangan terhadap PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB).

“Menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun serta denda Rp1 miliar dengan subsider 6 bulan kurungan,” kata Ketua Majelis hakim, Diah Siti Basaria di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Selain itu, Majelis hakim juga menjatuhi pidana terhadap terdakwa Nur Alam membayar uang pengganti sebesar Rp2,3 miliar dengan memperhitungkan harga 1 bidang tanah dan bangunan di Cipayung, Jakarta Timur.

Apabila tidak mampu lanjut Majelis hakim, membayar diganti dengan pidana penjara 1 tahun.  Hukuman tambahan, buat  terdakwa Nur Alam juga dicabut hak politiknya dan tidak berhak memilih atau dipilih dalam suatu jabatan politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Dalam vonis tersebut, hal yang memberatkan perbuatan Nur Alam tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sementara yang meringankan terdakwa  Nur Alam bersikap sopan dan belum pernah dihukum, masih ada tanggungan keluarga, serta mendapat penghargaan sewaktu menjabat sebagai  Gubernur Sultra. Atas vonis tersebut, Didi Supriyanto penasehat hukum terdakwa menyatakan banding.

Sebelumnya, terdakwa Nur Alam dituntut 18 tahun penjara denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp2 miliar. Jika tidak mampu membayar uang pengganti 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap, Jaksa Penuntut Umum akan melelang harta benda miliknya. Jika total kekayaan tidak mencukupi maka diganti kurungan 1 tahun.

Sebab, dari penerbitan IUP tersebut negara dirugikan Rp4,3 triliun dari hasil pengerjaan penambangan. Menurut ahli, dari pengerjaan penambangan di lokasi Pulau Kabaena menyebabkan kerusakan parah dan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk memulihkannya.

Terlebih lagi, IUP yang dikeluarkan Nur Alam telah menyalahi Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 37 huruf b Pasal 39 ayat 1 Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.

Tuntutan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Nur Alam juga mencakup atas tindak pidana penerimaan gratifikasi sebesar Rp40,2 miliar. Penerimaan gratifikasi tersebut kemudian diperuntukan sebagai polis asuransi.

Iterdakwa telah melanggar Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tindak pidana korupsi atau Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 12B Undang-Undang tindak pidana korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Bambang)

Comments

comments