Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, Juli 19, 2019
Halaman Home » Parlementaria » Komisi III DPR: Polsek dan Polres Baru Perlu Dibentuk
  • Follow Us!

Komisi III DPR: Polsek dan Polres Baru Perlu Dibentuk 

BERITA JAKARTA – Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) dan Kepolisian Resor (Polres) baru perlu dibentuk di berbagai daerah untuk kebutuhan menampung personesl kepolisian yang belum mendapat jabatan. Seiring banyaknya pemekaran daerah, banyak Polres dan Polsek yang belum terbentuk. Sementara antrian personel Polri yang ingin menempati jabatan sudah begitu banyak, Rabu (28/3/2018).

Hal itu dikemukan Anggota Komisi III DPR-RI, Junimart Girsang saat ditemui di sela-sela rapat kerja dengan Jaksa Agung di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, terkait 414 perwira berpangkat Komisaris Besar (Kombes) tak punya jabatan hingga Desember 2018.

Junimart mengatakan, untuk menempati jabatan Kapolres, minimal pangkat yang dibutuhkan adalah Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Namun, untuk menempati juabatan Kapolres atau Kapolsek, personil Polri harus menempuh pendidikan lagi lewat Sekolah staf pimpinan (Sespim) dan Sekolah Staf Pimpinan Tinggi (Sespimti).

“Personel Polri setelah menyelesaikan pendidikan Sespim, tidak otomatis bisa menjabat. Mereka  biasanya dianjak dulu sambil menunggu giliran untuk menjabat di posisi tertentu. Namun, ada juga yang begitu selesai Sespim, langsung ditempatkan. Itu semua menjadi hak prerogatif Kapolri. Jadi tidak ada istilah menganggur. Ini berlaku di Mabes Polri maupun Polda,” ungkap Anggota F-PDI Perjuangan DPR ini.

Junimart sudah menyampaikan solusinya beberapa waktu lalu kepada Kapolri saat rapat kerja. Antrean yang akan promosi menempati jabatan baru, bisa dengan membentuk Polres dan Polsek baru di daerah. Selain itu, harus melewati Sespim dan Sespimti. Dengan begtiu, personel yang akan ditempatkan bisa memenuhi kualifikasi jabatan kepangkatan.

“Kalau dia sudah Sespim, maka bisa menjabat Kapolsek. Kalau untuk menjabat direktur, dia harus sudah mengikuti Sespimti. Ini untuk mengurangi rasa ketidakadilan bagi yang sudah sekolah tapi masih anjak (berpindah-pindah tempat tugas). Di Polda-polda banyak yang tidak mengikuti Sespim sudah diangkat menjadi direktur. Ini perlu perhatian Kapolri,” kata Junimart yang juga advokat itu. (Par/mh/sf)

Comments

comments