Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Desember 9, 2019
Halaman Home » Parlementaria » Setjen dan BK DPR Komitmen Lawan Penyalahgunaan Narkotika
  • Follow Us!

Setjen dan BK DPR Komitmen Lawan Penyalahgunaan Narkotika 

BERITA JAKARTA – Plt. Sekretaris Jenderal DPR-RI Damayanti menegaskan bahwa Indonesia saat ini sudah memasuki taraf peredaran maupun penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang yang berbahaya, bahkan cenderung meningkat.

Untuk memerangi narkoba, harus dimulai dari lingkungan yang kecil terlebih dahulu, seperti lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal dan lingkungan tempat kerja.

Guna mendukung upaya tersebut dan sebagai komitmen dalam melawan penyahgunaan narkoba, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI menyelenggarakan Penyuluhan Bahaya Narkotika dan Obat Terlarang.

Dalam kegiatan yang bekerjasama dengan BNN Provinsi DKI Jakarta itu, juga dilakukan tes urin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun karyawan di lingkungan Setjen dan BK DPR-RI.

“Kami mengadakan kegiatan ini sesuai dengan semangat dari program pemerintah dalam upaya memerangi narkoba,” ungkap Maya, panggilan Damayanti, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Maya kembali menegaskan bahwa Setjen dan BK DPR-RI berkomitmen untuk melawan penyalahgunaan narkoba dan segala turunannya.

“Untuk pegawai ASN yang belum mengikuti tes urin pada hari ini, maka kita akan menjadwalkan kembali untuk dilakukan tes urin, Karena yang belum bisa hadir hari ini, mereka sedang cuti, sakit atau sedang dinas keluar kota,” ungkapnya.

Maya memastikan, jika ditemukan pegawai ASN yang positif menyalahgunakan narkotika dan obat terlarang, maka akan diberikan sanksi yang tegas, mulai dari rehabilitasi hingga pemecatan sesuai dengan UU ASN.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNNP DKI Jakarta Johnypol Latupeirrisa mengapresiasi atas kegiatan tes narkoba bagi pegawai ASN Setjen dan BK DPR RI.

Dia menilai bahwa lembaga DPR merupakan lembaga yang sangat penting, sangat vital karena di lembaga inilah dibentuk berbagai perundang-undangan.

“Perundang-undangan inilah yang digunakan pemerintah dalam melakukan keputusan, sehingga lembaga ini harus bersih dan seluruh pegawainya juga harus bersih dari narkoba,” ungkapnya. (SKR/SF)

Comments

comments