Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Desember 17, 2018
Halaman Home » Bekasi Kota » Soal Civitas Unisma, Rozi: Kampus Menutut Ilmu, Bukan Berpolitik Praktis
  • Follow Us!

Soal Civitas Unisma, Rozi: Kampus Menutut Ilmu, Bukan Berpolitik Praktis 

BERITA BEKASI – Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2018 belum dimulai sudah banyak beredar media kampanye mulai dari pemasangan baliho gambar calon pasangan Kepala Daerah maupun kampanye langsung melalui media streaming yang tersebar di media sosial (Medsos).

Namun ironinya, kampus perkuliahan yang seharusnya netral dari hiruk pikuk politik praktis, ternyata mulai terpolarisasi jadi sarana ajang kampanye seperti yang dilakukan beberapa civitas akademika Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi.

Lewat kampanye Vidio Streaming yang sudah tersebar luas via Washap dan Facebook, beberapa pegawai Unisma mulai dari salah seorang pembantu rektor, Dosen hingga staff dan Mahasiswa, nampak terlihat mengkapanyekan salah satu calon pasangan Kepala Daerah dengan berbagai simbol yang ditujukan kepada pasangan Nur Supriyanto dan Adhy Firdus di dalam kampus tersebut.

Terpolarisasinya kampus Unisma dalam politik praktis di Pilkada Kota Bekasi itu diperkuat adanya surat edaran Rektor Unisma Dr. Nandang Najmulmunir, Ir. M.S, yang berisikan teguran kepada beberapa pegawai yang terlibat dalam “Kampanye” salah seorang calon Kepala Daerah dengan memakai areal kampus yang dipimpinnya.

Lewat surat teguran itu, menjadi sebuah pembenaran telah terjadinya peristiwa tindakan politik praktis yang melibatkan kampus yang sebenarnya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 66 yang menyebutkan “Dalam kampanye dilarang menggunakan sarana ibadah dan pendidikan”.

Menanggapi hal itu, pengamat dunia kampus, Rozi Fardian mengatakan, kampus dilarang dijadikan tempat ajang berpolitik karena perguruan tinggi merupakan sarana para mahasiswa menimba ilmu pengetahuan untuk masa depan mereka yang lebih baik. Berpolitik tidak dilarang, tapi tidak boleh dilakukan di kampus. Kalau ingin berpolitik dilaksanakan di luar kampus.

“Kampus jangan dimanfaatkan sebagai tempat politik praktis dan itu harus dijauhkan dan dihindari,” terang Rozi yang juga berprofesi sebagai Advokat kepada Beritaekspres.com, Selasa (13/2/2018).

Partai Politik (Parpol) sambung Rozi, juga tidak dibenarkan masuk ke Universitas untuk mengkampanyekan program Partainya. “Sebab kampus selama ini merupakan tempat para mahasiswa menuntut ilmu dan jangan dipengaruhi hal-hal yang menyangkut kepentingan politik,” katanya menyesalkan.

Mahasiswa tambah Rozi, perlu dibiarkan untuk fokus dengan disiplin ilmu pengetahuan yang mereka pelajari. “Jangan dijadikan kampus tersebut untuk tempat kepentingan partai politik karena akan merugikan mahasiswa,” pungkasnya. (NDI/IND)

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments