Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Juni 23, 2018
Halaman Home » Pojok Kasus » Rencana Aksi Akbar, 3 Tuntutan Buruh se-Kota Bekasi  
  • Follow Us!

Rencana Aksi Akbar, 3 Tuntutan Buruh se-Kota Bekasi   

“Buruh Adalah Aset Membantu Perputaran Ekonomi dan Penyumbang Pajak Besar di Kota Bekasi”

BERITA BEKASI – Bidang advokasi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Kota Bekasi mengatakan, perjuangan upah sektoral buruh 2018 masih dihadapkan pada persoalan belum adanya kesedian dari pihak asosiasi sektoraal yang ada di Kota Bekasi.

“GSBI Kota Bekasi berpandangan, ini adalah ekses dari lahirnya sebuah produk yang menindas dari rezim hari ini,” terang Supriyanto dalam rilisnya yang diterima Beritaekspres.com, Senin (12/2/1018).

Menurut catatan GSBI, ini adalah pelayanan terburuk dari rezim Jokowi-JK dalam menentukan upah baik dari Upah Minimum Kota (UMK) mau pun Upah Minimum Sektor Kota/Kabupaten (UMSK) yang hanya berdasarkan pada beban inflasi dan kondisi ekonomi.

“Ini adalah sebuah dasar yang tidak rasional jika kita sinkronkan dengan kondisi hari ini di saat rakyat di hadapkan dengan persoalan hidup akibat regulasi otoriter rezim Jokowi-JK yang mencabut subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat,” ungkapnya.

Dilanjutkan Supriyanto, harga kebutuhan pokok semakin tidak terkontrol, mencabut subsidi listrik belum lagi harga BBM yang dinaikan secara diam – diam ini adalah sebuah skema untuk memiskinkan rakyat khususnya kaum buruh.

Walau secara jelas kata Supriyanto, di dalam menentukan kenaikan upah sudah di atur dalam UU Ketenagakerjaan Nomor: 13 Tahun 2003 bahwa kenaikan upah melalui mekanisme survei pasar dan berdasarkan kebututuhan hidup layak untuk buruh.

Namun lanjutnya, dengan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang jelas-jelas telah merampas hak politik buruh melalui wadah serikat buruh.

Demikian halnya dalam menentukan upah sektoral juga di atur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015. Namun, pihak asosiasi sektoral dan perwakilan serikat pekerja sektoral hampir kebanyakan belum bersedia duduk bareng dan berunding agar persoalan upah sektoral ini segera ada titik terang.

“GSBI mendukung perjuangan buruh Kota Bekasi dengan aksi turun ke jalan melalui wadah Aliansi buruh Kota Bekasi yang menuntut kepada Pemerintah Kota serta institusi negara dalam menetapkan upah sektoral tahun 2018,” katanya. 

Supriyanto pun menegaskan, GSBI bersama aliansi buruh se-Kota Bekasi menuntut, UMSK Kota Bekasi Tahun 2018 segera di sepakati, APINDO agar Komitmen terhadap hasil ksepakatan rapat Dewan Pengupahan dan Tolak PP 78 Tahun 2015.

Diingatkannya, Walikota, Disnaker dan DPRD harus hadir sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan negara, sehingga persoalan upah sektoral Kota Bekasi Tahun 2018 ini segera di selesaikan.

“Sebab, bagaimana pun buruh adalah aset yang tidak sedikit telah membantu perputaran ekonomi juga penyumbang pajak yang besar di Kota Bekasi,” pungkasnya. (CR-3)

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments