Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, Januari 28, 2020
Halaman Home » Pojok Kasus » Massa Aksi Minta Stop Anggaran Baju Bupati Bekasi dan Wakil Rp1 Miliar
  • Follow Us!

Massa Aksi Minta Stop Anggaran Baju Bupati Bekasi dan Wakil Rp1 Miliar 

“Masih banyak Pekerjaan Rumah Seperti Kemiskinan, Buta Huruf, Gizi Buruk, Macet, Banjir, Kriminalistas dan Sebagainya”

BERITA BEKASI – Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Amanat Keresahan Masyarakat Bekasi (AKSI) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Kabupaten Bekasi, Kamis (1/2/2018) kemarin, menyusul ramainya kecaman warga Bekasi terkait besarnya anggaran pengadaan pakaian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kabupaten Bekasi, setahun mencapai Rp1 Milliar. 

Kepada Beritaekspres.com, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STT Pelita Bangsa, Jaelani mengatakan, mahasiswa dan pemuda Bekasi meminta Bupati dan Wakil Bupati serta 50 Anggota Dewan menyetujui 3 tuntutan yang mereka sebut sebagai Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).

Pertama sambung Jaelani, meminta Pemkab Bekasi membuka seluas-luasnya Informasi Publik agar masyarakat bisa ikut andil dalam melakukan pengawasan pembangunan melalui website resmi Pemkab Bekasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Karena kata Jaelani, masyarakat tampak sengaja dikebiri pemerintahnya sendiri dengan tidak dibuka seluas-luasya informasi publik. Website resmi Pemkab Bekasi tidak menyajikan apa yang menjadi hak publik seperti draft APBD. “Padahal, jika saja dimuat maka masyarakat bisa ikut andil mengawasi pembangunan di wilayahnya,” jelasnya, Jumat (2/2/2018).

Kedua lanjut Jaelani, mereka meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengikutsertakan elemen masyarakat dalam pembahasan RAPBD menjadi APBD sebagai nadi kehidupan sebuah daerah. Sebab, Pemda dan 50 Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang mendapat amanah masyarakat untuk merencanakan, menganggarkan, mengesahkan dan melaksanakan APBD tidak maksimal dan merakyat.

“Masih banyak persoalan-persoalan mendasar di masyarakat seperti kemiskinan, buta huruf, gizi buruk, macet, banjir, kriminalistas dan lain sebagainya, maka kami minta untuk melibatkan elemen masyarakat dalam pembahasan RAPBD,” harapnya.

Ketiga tambah Jaelani, mendesak agar pengadaan pakaian untuk Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi dihapuskan dan tidak dianggarkan lagi kedepannya. “”Hapuskan anggaran pengadaan seragam karena saya yakin Bupati dan Wakil ikhlas mengabdi dan mampu untuk beli sendiri,” pungkasnya. (HS)

Comments

comments