Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, November 16, 2019
Halaman Home » Internasional » Supiadin: Perlu Kaji Kembali Kerja Sama Pertahanan Dengan Arab Saudi
  • Follow Us!

Supiadin: Perlu Kaji Kembali Kerja Sama Pertahanan Dengan Arab Saudi 

“Sikap Politik Arab Saudi Cenderung Mendukung Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donal Trump”

BERITA JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerja Sama Pertahanan antara Indonesia dengan Arab Saudi perlu dikaji kembali seiring sikap politik Kerajaan Arab Saudi atas konflik Palestina-Israel yang belum jelas. Hal itu diungkapkan, Anggota Komisi I DPR-RI Supiadin Aries Saputra di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Menurutnya, sikap Arab Saudi dinilai cenderung mendukung pernyataan Presiden AS Donal Trump. Sikap politik Arab Saudi atas Palestina ini penting sebelum Indonesia jalin kerja sama pertahanan. Tidak seperti negara-negara Arab lainnya yang sama-sama mengecam pernyataan Trump, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi cenderung mendukung Israel.

“Ini jadi poin penting untuk menjalin kerja sama pertahanan. Apalagi sikap politik Indonesia sangat jelas dari dulu hingga sekarang mendukung kemerdekaan Palestina,” jelasnya.

Negara-negara Islam sambungnya, menolak pernyataan Trump. Arab Saudi malah diam, bahkan cenderung berpihak ke Amerika. Apakah kita perlu segera menyusun RUU ini dengan kondisi Arab Saudi seperti itu,” tegas politisi Partai Nasdem ini.

Untuk itu lanjutnya, perlu dikaji kembali penyusunan RUU ini sebelum Indonesia mendapat kejelasan sikap politik Arab Saudi atas konflik Palestina-Israel.

Supiadin juga menghimbau, DPR-RI, tak perlu terburu-buru menyusun RUU ini, sambil terus mencermati sikap politik Arab Saudi. Apalagi Presiden Joko Widodo juga merasa kecewa dengan nilai investasi yang reltif kecil dibandingkan dengan Malaysia dan Cina yang diberikan Arab Saudi.

Seperti diketahui, kini Komisi I DPR-RI sedang membahas RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Arab Saudi dengan menghadirkan para pakar untuk dimintai masukan terkait RUU ini.

RUU ini sudah diajukan pemeritah sejak 2014 lalu dan masih terus dibahas urgensinya. Kerja sama pertahanan ini membutuhkan sikap politik yang jelas terhadap konflik Palestina-Israel.

“Perlu kajian lagi, terutama menunggu sikap politik Arab Saudi terhadap konflik Palestin-Israel. Menurut saya terlalu terburu-buru, karena baru empat tahun ingin menjadikan ini sebagai UU,” pungkasnya. (MH/SC/OSS)

Comments

comments