Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Januari 21, 2018
Halaman Home » Hukum » Rasa Keadilan Diabaikan, Pengacara Senior Gugat Presiden Jokowi
  • Follow Us!

Rasa Keadilan Diabaikan, Pengacara Senior Gugat Presiden Jokowi 

BERITA JAKARTA – Sidang gugatan advokat senior Alexius Tantrajaya terhadap Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi) sudah mulai diperiksa Majelis Hakim Robert di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2018) kemarin.

Gugatan itu dilayangkan Alexius pada tanggal 13 Desember 2017 terkait kinerja aparat Kepolisian yang dinilai kurang profesional yakni, mengabaikan hak keadilan kliennya, Maria Magdalena Andriati Hartono, berupa penelantaran laporan pidana selama 9 tahun lebih atau sejak 8 Agustus 2008 silam.

Kepada Beritaekspres.com, Alexius mengatakan, kewajiban advokat memberikan pelayanan hukum terhadap kliennya. Gugatan terhadap Presiden, merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dimaksud. Gugatan ini, landasannya, karena aparat Kepolisian tidak bisa memberikan perlindungan hukum kepada kliennya.

“Kewajiban saya selaku advokat untuk membela kepentingan hukum klien. Dan saya menilai kinerja pihak Kepolisian kurang profesional,” katanya, Jumat (12/1/2018).

Mengingat sambung Alexius, polisi tidak bisa memberikan perlindungan hukum dan terjadi sikap pembiaran yang dilakukan aparat Negara terhadap kliennya. Maka sepantasnya, Presiden Jokowi selaku pimpinan tertinggi Negara RI mengambil alih tanggung jawab tersebut. Dan hal itu, merupakan kewajiban hukum kepala Negara.

“Selain itu, gugatan terhadap Presiden juga berangkat dari rasa kecewa saya terhadap Presiden Jokowi, Kapolri, Kadiv Propam Mabes Polri, Kompolnas, Komisi III DPR-RI dan institusi hukum lainnya,” ungkap Alexius.

Seluruh surat permohonan lanjut Alexius, perlindungan hukum, sebagai upaya pihaknya yang dikirimkan kepada mereka, ternyata tidak memberikan harapan. Dan tidak satu pun dari mereka yang memberikan jalan keluar atas pengabaian rasa keadilan yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap kliennya.

“Terahkir saya layangkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kompolnas pada tanggal 24 Oktober 2017. Dan saya mendapat jawaban yang isinya, kasus kliennya itu sudah diklarifikasi kepada Kapolri untuk ditindak lanjuti dalam waktu yang tidak lama,” katanya.

Namun tambah Alexius, nyatanya, hingga gugatan terhadap Presiden dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat belum ada tindaklanjut atas kasus kliennya dari aparat Kepolisian (Kapolri), sebagaimana disebutkan Kompolnas dalam surat jawabannya.

“Begitu juga dengan Komisi III DPR-RI, surat perlindungan hukum yang saya kirim hanya dibalas dengan jawaban normatif. Sementara, saya dan klien butuh solusi hukum,” tegasnya kecewa.

Alexsius menegaskan, rasa kecewa membuatnya nekat mengajukan gugatan terhadap Presiden yang dianggap turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Kepolisian selaku aparat Negara dibawah pimpinan Presiden.

Diskriminasi polisi kata Alexius, terkait laporan kliennya tentang dugaan keterangan palsu di dalam akta keterangan waris, akta surat kuasa dan akta pernyataan yang dibuat Notaris Rohana Frieta atas permintaan para pelapor, Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana, Sutjiadi Wirawardha, Martini Suwandinata dan suami kliennya.

Salah satu lanjut Alexius, keterangan palsu bahwa almarhum Denianto Wirawardhana tidak pernah kawin dan tidak pernah mengangkat anak dan mengkui anak, tetepi fakta hukumnya, almarhum menikah sebanyak dua kali (istri pertama warga jerman yang kedua Maria) dan mempunyai 3 anak yakni, Thomas Wirawardhana, Randy William dan Cindy William.

“Klien saya melapor keluarga almarhum suaminya ke Bareskrim Mabes Polri pada 8 Agustus 2008 dengan laporan polisi bernomor: LP/449/VIII/2008/siaga-III dan melanggar Pasal 266 KUHP jo Pasal 263 KUHP,” jelasnya.

Seminggu kemudian, tepatnya pada 14 Agustus 2008 laporan kliennya itu dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan akan ditindaklanjuti pihak Kepolisian. “Nyatanya, bulan ke bulan, tahun ke tahun, nasibnya semakin tidak jelas. Meski begitu, saya tidak pernah bosan mendesak pihak Polda Metro Jaya agar menindak lanjuti penyidikan,” ucap Alexius.

Masih kata Alexius, delapan tahun berselang pada 25 April 2016 Polda Metro Jaya menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) ke 6 nomor B/2016/IV/2016/Dit.Reskrimum yang isinya bahwa laporan kliennya segera diproses dan akan dilakukan gelar perkara untuk peningkatan status para terlapor.

Tapi ternyata, gelar perkara itu pun batal dilakukan dikarenakan munculnya surat telegram Kabareskrim Polri bernomor: STR/237/WAS/V/2016/BARESKRIM tertanggal 12 Mei 2016 yang isinya perihal rekomondasi pelimpahan penangana perkara laporan polisi bernomor Pol:LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008.

“Itu artinya, laporan kliennya jelas – jelas di ping – pong oleh pihak Kepolisian. Dan itu merupakan tindakan yang menceridai rasa keadilan mesyarakat,” sesalnya.

Ironisnya kata Alexius, ketika Maria balik dilaporkan pihak keluarga suaminya dengan tuduhan menguasai warisan, justru Polda Metro Jaya begitu sigap langsung meresponnya dalam waktu singkat melalui laporan polisi bernopol: Pol:LP4774/K/XI/2007/SPK UNIT “I” tertanggal 16 Nopember 2007 langsung dilampahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

“Polisi yang menangani laporan klien kami dan laporan keluarga suaminya nggak jauh beda, yakni Unit IV Sat II Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Anehkan ?. Laporan klien kami ngak diproses selama bertahun tahun sementara laporan keluarga suaminya langsung cepat diproses polisi,” tegasnya.

Ternyata lanjut Alexius, Tuhan berpihak kepada Maria melalui putusan Kasasi Mahkama Agung (MA) bernomor: 757K/Pid/2011 tanggal 31 Mei 2011, menyatakan bahwa Maria Magalena Andriati Hartono tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan.

“Mumpung masa kedaluarsa laporan tersisa dua tahun lebih, saya ajukan gugatan kepada Presiden dalam konteks mempersoalkan sikap Diskriminasi polisi, menuntut keadilan yang terabaikan. Intinya, polisi telah membedakan laporan masyarakat, laporan Maria ditunda tunda sementara laporan keluarga almarhum suaminya cepat di proses. Jelas ini ngak bener,” sindirnya.

Ditambahkan Alexius, akibat terabaikan laporan pidana kliennya selama bertahun tahun, salah satu barang bukti berupa tabungan almarhum suaminya sebesar Rp9,2 miliar Bank Bumi Arta pada tahun 2016 telah dikuras oleh saudara kandung almarhum Denianto Wirawardhana, melalui eksekusi kasus Perdata di Pengadilan Jakarta Utara .

“Eksekusi itu bakal saya perkarakan, mengingat dana tabungan tersebut merupakan barang bukti perkara pidana klien saya yang diabaikan polisi selama ini,” pungkasnya. (Bambang)

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments