Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, Juli 17, 2018
Halaman Home » Berita Daerah » Dukung Bupati Ponorogo Para Kades Kena ‘Disemprit’ Panwaslu
  • Follow Us!

Dukung Bupati Ponorogo Para Kades Kena ‘Disemprit’ Panwaslu 

BERITA PONOROGO – Kegiatan dukung mendukung dalam Pilgub Jawa Timur 2018 oleh para kepala desa dan aparatur pemerintah yang menggalang dukungan terhadap Bupati Ipong Muchlissoni untuk mendampingi Saifullah Yusuf menjadi Cawagub dalam  Pilgub Jawa Timur di Alun – Alun Kabupaten Ponorogo, Selasa (9/1/2018) kemarin, disoal Panwaslu Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Kepada Beritaekspres.com, Panitia Pengawasa Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ponorogo melalui Juwaini selaku Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga mengatakan, pihaknya kembali mengingatkan, bahwa baik Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan juga Kepala Desa maupun Perangkat Desa harus bersikap netral.

“Kan sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Walikota maupun Wakil Walikota maupun UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa untuk ASN, TNI, Polri, Kepala Desa maupun Perangkat Desa harus netral. Dan ini menjadi ranah Panwaslu,” jelasnya, Rabu (10/1/2018).

Meskipun sekarang sambung Juwaini, masih  dalam tahap pencalonan dalam UU No.7, Pasal 101 dan 102 disebutkan tugas maupun kewenangan Panwaslu untuk pemetaan kerawanan. “Potensi-potensi kerawanan itu harus dicegah sedini mungkin agar mereka khususnya ASN atau Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk tidak terlibat dalam dukung mendukung calon Gubernur maupun Wakil Gubernur,” tegasnya lagi.

Dijelaskannya, hari ini, pihaknya Panwaslu Kabupaten Ponorogo akan mengirimkan pihak terkait khususnya kelompok-kelompok pihak yang terlibat dalam aksi di Alun-Alun kemarin untuk melakukan klarifikasi alam dalam rangka pemetaan kerawanan ini. “Sehingga kedepannya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan,” ingatnya lagi.

Ditegaskannya kembali, bahwa ASN, Kades, perangkat desa maupun aparat  lainnya yang terbukti mendukung dan ikut terlibat dalam kampanye bisa dipidanakan. “Dengan hukuman pidana minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan atau denda minimal Rp600.000,00 dan maksimal Rp6.000.000,00,” ungkap Juwaini.

Secara gamblang Juwaini yang saat ini juga pengurus Komunitas Wartawan Ponorogo (KWP) ini meminta para ASN, TNI, Polri, Kades dan Perangkat Desa untuk selalu menjaga netralitas. “Agar perjalanan demokrasi Pilgub Jatim di Ponorogo tidak terciderai berbagai macam pelanggaran hukum,” tukasnya. (Muh Nurcholis)

Biro Ponorogo

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments