Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Januari 21, 2018
Halaman Home » Bekasi Kota » Ini Alasan Eksekusi Paksa Rumah Warga Jalan Tanjung 10-12 Semarang
  • Follow Us!

Ini Alasan Eksekusi Paksa Rumah Warga Jalan Tanjung 10-12 Semarang 

BERITA SEMARANG – Penguasaan tanah Okupasi merupakan suatu tindakan penyelamatan aset Negara apabila dikemudian hari ternyata telah dimiliki dan dikuasai pihak tertentu dengan bukti kepemilikan yang sah, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Demikian disampaikan Kakumdam IV Diponegoro, Kolonel Chk Agus Hari Suyanto usai pengosongan tanah dan bangunan di Jalan Tanjung 10-12 Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/1/2017) kemarin.

Kakumdam IV menjelaskan, pada 1950 Dinas Wajib Rasionalisasi Tentara (DWRT) menempati tanah dan bangunan di Jalan Tanjung 10-12 Semarang. Tanah dan bangunan tersebut merupakan peninggalan pemerintah Belanda yang tidak ditempati setelah Indonesia merdeka 1945.

Selanjutnya, tanah dan bangunan tersebut tercatat sebagai tanah dalam penguasaan (Okupasi) TNI Angkatan Darat (AD) sesuai dengan Instruksi Pangab Nomor INST/02/VI/1989 tanggal 6 Juni 1989 tentang penertiban tanah dan bangunan Okupasi dilingkungan ABRI. 

Dilanjutkan Kakumdam IV, pada tahun 1952 tanah dan bangunan tersebut digunakan Inspektur Corp Cadangan Nasional (ICN). Selain digunakan sebagai kantor juga digunakan sebagai asrama, kemudian digunakan sebagai Penyaluran Militer KR Transad (Lurdam).

Pada tahun 1963 sebagian bangunan Lurdam di tempati PT. Panca Ubaya Paksi dibawah naungan Kodam IV Diponegoro yang bergerak dibidang distributor minyak tanah dan gula pasir hingga sekarang. Namun dengan bukti kepemilikan yang ada, tanah dan bangunan Okupasi tersebut merupakan milik PT. Bank Mandiri.

Apalagi dengan diterbitkannya SHM No.347 Luas 2.783 M² sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah SK 02 HM/BPN.33/2011.dan SHM No.346 Luas 3.214 M² sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah SK 02/HM/BPN.33/201 atas nama PT. Bank Mandiri pada 19 Januari 2011.

“Tahun 2010, PT. Bank Mandiri telah memohon kepada Kodam IV Diponegoro untuk mengembalikan lahan tersebut. Maka sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di TNI AD, Kodam IV Diponegoro berkewajiban untuk mengembalikan kepada pemiliknya,” tegasnya lagi.

Selanjutnya, untuk warga yang dengan sukarela mengosongkan rumahnya, mereka mendapatkan uang kerohiman dari PT. Bank Mandiri melalui Kodam IV Diponegoro sebesar Rp45.100.000 bagi purnawirawan TNI, Rp35.100.000 bagi purnawirawan ASN dan 25.100.000 bagi putra/putri purnawirawan (umum).

Selain itu, Kodam IV Diponegoro juga siap mengangkut barang-barang milik warga menuju tempat yang diinginkan. Dan bagi warga yang belum memilikii tempat tinggal, pihaknya juga membantu mencarikan tempat tinggal sementara selama satu bulan sambil yang bersangkutan mendapatkan tempat tinggal yang baru.

“Apabila warga tidak mau mengosongkan rumahnya, sudah selayaknya dilakukan pengosongan secara paksa. Warga tidak memiliki hak atas tanah tersebut melainkan hanya menempati rumah atas dasar surat perintah jadi tidak ada alasan tidak mau mengosongkan rumah yang bukan haknya,” tandas Kakumdam IV. 

Sementara itu, Eko Adi P (51) seorang PNS warga Jalan Tanjung No.10-12 menyadari dirinya tidak mempunyai dasar kuat untuk tetap bertahan di rumah tersebut.

Eko menyatakan. siap pindah bersama keluarganya meski dirinya telah menempati rumah tersebut sejak lahir. Namun karena itu bukan haknya, Eko bersama keluarganya pindah di rumah barunya di Banyumanik Semarang. (Nining)

Biro Semarang

 

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments