Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Januari 22, 2020
Halaman Home » Berita Daerah » Natal 2017, 56 Napi Lapas Kelas 1 Semarang Menerima Remisi
  • Follow Us!

Natal 2017, 56 Napi Lapas Kelas 1 Semarang Menerima Remisi 

BERITA SEMARANG – Dalam rangka Hari Natal 2017, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah memberikan Remisi kepada 320 orang Narapidana terdiri dari Remisi Khusus I (tidak langsung bebas) sebanyak 315  orang, dan Remisi Khusus II (langsung bebas) 5 orang.

Sedangkan untuk Lapas Kelas I Semarang, jumlah yang menerima remisi sebanyak 56 orang. Mereka mendapatkan remisi antara 15 hari hingga dua bulan, diantaranya dari pidana umum sebanyak 24 orang, narkotika 26 orang, korupsi 4 orang, danTPPU ada 2 orang.

Namun dari 56 Narapidana tersebut, yang sudah mendapat remisi khusus sebanyak 47 orang, sedang  9 orang lainnya sudah disetujui akan tetapi belum turun SK karena terkait PP No. 99 tahun 2012.            

Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM Jawa Tengah, Ibnu Chuldun didampingi Kepala Lapas Kelas 1 Semarang, Taufikqurrohman menyampaikan, pemberian remisi khusus diberikan tahun pertama narapidana yang sudah menjalani hukuman adalah sebanyak 15 hari, tahun kedua yaitu 1 bulan, tahun ke 3 dan 4 sebanyak 1,5 bulan dan tahun ke 5-6 sebanyak 2 bulan.

“Syarat mendapat remisi, narapidana haruslah menjalani hukuman yang sudah inkracht selama 6 bulan,” tandas Ibnu di Lapas Kelas I Semarang, Senin (25/12/2017).

Diketahui, jumlah penghuni Lapas dan Rutan se-Jawa Tengah per- Desember 2017 ini adalah sebanyak 12.456 orang, 9.162 orang merupakan narapidana dan 3.294 orang adalah tahanan.

“Remisi diberikan kepada narapidana yang sudah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan bukan kepada tahanan,” kata Ibnu.

Menurutnya, berkekuatan hukum tetap bagi narapidana berarti sudah memiliki kelengkapan dokumen berupa putusan pengadilan, Berita Acara Putusan Pengadilan, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Surat Penahanan dari penyidik.

Selain itu juga dengan memperhatikan kelakuan baik Narapidana selama menjalani masa pidana sampai batas waktu pengajuan remisi. Jika tidak ada pelanggaran tata tertib maka Narapidana tersebut akan diajukan usulan remisi yang merupakan hak dari Narapidana.

 “Seperti pesan Bapak Menkumham, pengurangan hukuman atau remisi hendaknya dimaknai sebagai penghargaan bagi mereka yang dinilai telah mencapai penyadaran diri yang tercermin dalam sikap dan perilaku sesuai dengan norma agama dan sosial yang berlaku dalam masyarakat,” pungkasnya. (Nining)

Biro Semarang

Comments

comments